Pengamat: DPRD DKI Harus Gugat Keberadaan TGUPP

Pengamat: DPRD DKI Harus Gugat Keberadaan TGUPP
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah.
Erwin C Sihombing / FER Jumat, 4 Oktober 2019 | 20:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari Rp 18,99 miliar menjadi Rp 26,5 miliar dalam RAPBD DKI 2020 menuai polemik. Sudah saatnya DPRD DKI periode yang sekarang ini menggugat keberadaan tim gubernur yang jumlahnya sebanyak 73 orang.

"DPRD periode yang sekarang sudah saatnya meminta pertanggungjawaban gubernur terkait keberadaan TGUPP. Sebab, mereka dibiayai dari APBD bukan dari operasional gubernur. Sementara rakyat Jakarta tidak mendapat apa-apa," kata pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, di Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Baca Juga: Tak Ada Lagi PNS di TGUPP DKI

Trubus meyakini, masyarakat DKI secara umum tidak mendapatkan manfaat dari keberadaan TGUPP. Jangankan publik. Anggota dewan periode sebelumnya bahkan diyakininya tidak mengetahui kontribusi dari tim gubernur. Dengan begitu, sudah sepatutnya dewan yang sekarang ini memiliki 59 wajah baru berani untuk melakukan perubahan.

"Paling tidak publik harus tahu apa kontribusi TGUPP. Kenapa anggarannya selalu naik setiap tahun. Persoalannya ada di dewan sendiri yang lemah dalam pengawasan selama ini," kata Trubus.

Anggaran TGUPP dalam APBD-P 2019 sebesar Rp 18,99 miliar. Sedangkan dalam RAPBD 2020 diproyeksikan naik mencapai Rp 26,5 miliar. Menariknya, Gubernur Anies membantah adanya penambahan anggaran sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI membenarkan kenaikan tersebut untuk menyesuaikan pendapatan anggota TGUPP berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja.

Baca Juga: Ini Besaran Gaji TGUPP DKI

Trubus mengaku curiga TGUPP bermain sendiri untuk meningkatkan anggarannya. Sebab, gubernur memberi kesan dirinya tidak memberi persetujuan. "Ini celah yang bisa dimanfaatkan dewan. Jangan-jangan selama ini SKPD takutnya ke TGUPP bukan ke gubernur," tambahnya.

Kenaikan anggaran TGUPP diketahui dari pernyataan politisi PSI di DPRD DKI, William Aditya Sarana, yang secara eksplisit menolak kenaikan tersebut karena keberadaannya tidak memberi kontribusi. Bahkan, output TGUPP hanya berupa dokumen. Jika targetnya 40 dokumen maka untuk mengerjakan satu dokumen saja biaya untuk TGUPP bisa mencapai Rp 500 juta.

Menurut Trubus, anggaran TGUPP lebih baik untuk dialokasikan kepada SKPD teknis. Mengistimewakan TGUPP dengan menaikan anggaran justru membuat publik semakin curiga adanya kepentingan lain dibalik keberadaan TGUPP.

Baca Juga: Anies Terus Naikkan Anggaran TGUPP Sejak 2017

"Yang didapatkan selama ini sudah tentu pemborosan anggaran. Apalagi kalau hanya untuk membuat dokumen. Bappeda, deputi bahkan SKPD bisa membuat dokumen. Jadi tidak ada korelasi antara TGUPP dengan kinerja DKI," terang Trubus.

Trubus berharap DPRD DKI bisa mengkritisi keberadaan TGUPP untuk memacu percepatan pembangunan di DKI. Tidak hanya berteriak di media namun anggarannya tiap tahun naik terus.

"Hanya di DKI yang gubernurnya punya TGUPP dengan anggaran dari APBD. Provinsi lain ada tim ahli tetapi jumlahnya sedikit dan anggarannya malah dari operasional gubernur," ujar Trubus.



Sumber: Suara Pembaruan