Polemik Anggaran 2020

Bappeda DKI Cermati Komponen Anggaran Usulan SKPD

Bappeda DKI Cermati Komponen Anggaran Usulan SKPD
Ilustrasi anggaran. ( Foto: Ist / Ist )
Lenny Tristia Tambun / FER Rabu, 30 Oktober 2019 | 22:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Sri Mahendra mengakui masih ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memasukkan komponen anggaran yang tidak sesuai dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.

"Namun perlu diakui, masih ada SKPD yang memasukkan komponen yang tidak sesuai. Itu kami sadari, pengawasan memerlukan pendalaman, juga di SKPD,” kata Sri Mahendra, di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2019).

Baca Juga: Disdik DKI Bantah Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar

Dijelaskannya, SKPD sudah mulai memasukkan detil kegiatan di e-budgeting pada Maret Minggu IV hingga Juli Minggu I 2019. Namun, karena sistem e-budgeting saat ini mengharuskan input komponen anggaran sebagai pembentuk harga, maka komponen anggaran pun dimasukkan dalam dokumen perencanaan.

Karena kalau komponen anggaran tersebut tidak dimasukkan, maka pagu kegiatan tidak akan muncul dalam sistem e-budgeting. Padahal, beberapa kegiatan anggaran belum memiliki komponen anggaran.

"Bappeda menyadari adanya komponen dummy dalam dokumen perencanaan. Kalau komponennya tidak disusun, maka pagu kegiatan tersebut tidak akan muncul. Ketika e-komponennya tidak ada, maka teman-teman SKPD membuat 'jembatan' supaya kegiatan itu bisa tetap ada,” ujar Sri Mahendra.

Adanya temuan komponen anggaran yang tak masuk akal, seperti sewa lima influencer sebesar Rp 5 miliar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, pengadaan lem aibon untuk 37.500 siswa sebesar Rp 82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat serta pembelian drawing pen sebesar Rp 123 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur, menurut Sri Mahendra tidak seharusnya dimasukkan dalam KUA-PPAS DKI 2020.

Baca Juga: Bappeda DKI Sebut Penyusunan APBD Masih Dalam Proses

"Belum sampai memasukkan komponen anggaran kan. Bahwa ada komponen-komponen yang diisi untuk pagu memang ada. Tetapi proses sekarang belum sampai itu. Namun karena menjadi prasyarat untuk sistem e-budgeting, sistem menghendaki itu disusun, maka dimasukkan. Kalau tidak disusun, tidak bisa masuk ke dalam e-budgeting. Kegiatan itu tidak masuk,” jelas Sri Mehendra.

Menurutnya, komponen anggaran tersebut akan diperbaiki dengan memasukkan detail komponen anggaran yang seharusnya. Bila Nota Kesepahaman KUA-PPAS DKI 2020 sudah ditandatangani Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.

“Komponen anggaran lem aibon dan lain sebagainya nanti akan diperbaiki. Tapi, ini masih proses, menuju kepada perbaikan, sepanjang ini pula teman-teman SKPD mengusulkan komponen bersama BPAD dan BPKD untuk memperbaiki. Saat ini, KUA-PPAS masih menggunakan komponen-komponen yang berdasarkan usulan-usulan SKPD,” terang Sri Mahendra.

Karena itu, Bappeda DKI akan meningkatkan pengawasan, penyisiran, dan pengecekan komponen hasil usulan dari SKPD dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2020. Penyisiran dan pengecekan terhadap komponen anggaran pun akan ditingkatkan, dengan batas akhir pembahasan bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta pada 30 November 2019.





Sumber: BeritaSatu.com