Bapemperda DKI Targetkan Penyelesaian 12 Raperda di 2020

Bapemperda DKI Targetkan Penyelesaian 12 Raperda di 2020
Ilustrasi rapat DPRD DKI ( Foto: Beritasatu Photo )
Lenny Tristia Tambun / FER Kamis, 7 November 2019 | 18:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta, Dedi Supriadi mengatakan, meski belum menentukan target raperda yang akan diselesaikan pada tahun 2020, namun diharapkan minimal 12 rancangan peraturan daerah (Raperda) bisa diselesaikan dan disahkan tahun depan.

"Kita belum menentukan target. Namun paling tidak targetnya minimal dua kali lebih baik daripada yang biasanya, dari periode sebelumnya,” kata Dedi Supriadi, di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Baca Juga: 2020, DPRD DKI Akan Bahas 40 Lebih Raperda

Dedi mengungkapkan,  tahun lalu Bapemperda hanya mampu mengesahkan enam raperda dari 42 raperda yang diusulkan baik oleh eksekutif maupun legislatif. Sehingga paling tidak, minimal tahun depan, badan ini harus bisa mengesahkan 12 raperda.

"Ini kan masih rapat-rapat. Belum ketemu semua, bagaimana penyesuaian dari teman-teman dan juga semangat membahas perda-perda yang dibutuhkan masyarakat," jelasnya.

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah mengajukan usulan 30 raperda untuk dibahas tahun 2020. Kemungkinan jumlah ini masih bertambah karena DPRD DKI belum memasukkan usulan raperda dari inisiatif mereka.

Politisi dari Fraksi PKS ini melihat puluhan raperda yang diajukan Biro Hukum DKI sangat penting. Namun, tetap saja, pihaknya nanti membuat skala prioritas. Yakni raperda yang berkaitan langsung hajat hidup warga DKI.

Baca Juga: Dishub DKI Targetkan Lelang ERP Tahun Depan

"Seperti raperda terkait dengan penataan-penataan fasilitas umum yan bermanfaat bagi warga. Seperti (raperda) ERP. Ini kan sangat penting. Sebenarnya ERP ini jawaban dari ganjil genap. Bukan diperluas wilayah ganjil genapnya. Tetapi ERP ini yang dijalankan. Ketika uangnya masuk, bisa menambah fasilitas untuk transportasi publik. Itu termasuk prioritas,” terang Dedi Supriadi.

Adapun raperda lain yang diusulkan Pemprov DKI adalah Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ). Menurut Dedi, RDTR-PZ juga sangat prioritas karena perkembangan wilayah DKI Jakarta yang sudah sangat cepat berjalan. Termasuk didalamnya akan mengatur daratan dan pulau baru. "Iya, ini dimasukkan lagi. Memang tekadnya diselesaikan di 2020," tuturnya.

Kemudian, ada juga raperda tentang pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) penggabungan dua perusahaan daerah (PD). Yaitu PD Pengolahan Air Limbah (PAL) Jaya dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) DKI. Nantinya kedua PD ini akan dilebur jadi satu dengan nama Perumda Pengelolaan Air.

"Raperda ini memang tidak prioritas, tetapi mudah kita kerjakan. Karena memang tidak terlalu sulit pembahasannya. Jadi walaupun tidak prioritas, karena mudah dan amanat dari undang-undang, akan kita kerjakan," tandas anggota Komisi D DPRD DKI ini.




Sumber: BeritaSatu.com