Buat Paspor Bisa di Detos

Buat Paspor Bisa di Detos
Peresmian Unit Layanan Paspor (ULP) di Depok Town Square (Detos), Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2019) ( Foto: Suara Pembaruan / Bhakti Hariani )
Bhakti Hariani / FMB Jumat, 8 November 2019 | 14:42 WIB

Depok, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengapresiasi dibukanya Unit Pelayanan Paspor oleh Kantor Imigrasi Kelas II Depok di Depok Town Square (Detos). Dengan inovasi tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.

"Sekarang ini masyarakat ingin pelayanan publik yang profesional, mudah dipahami, nyaman, cepat, dan tepat waktu. Kami sangat mengapresiasi dengan adanya inovasi dari Imigrasi Depok," ujar Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna di Depok, Jawa Barat, Jumat (8/11/2019).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kota Depok Agung Wibowo, usai peresmian Unit Layanan Paspor (ULP) di Detos, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2019) mengatakan, pelayanan paspor di mal ini sama dengan kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kota Depok yang berada di Grand Depok City (GDC). Pihaknya membuka ULP di Detos untuk mempermudah masyarakat yang ingin mengurus paspor.

"Jadi tidak menumpuk semua dokumen pengurusan pemohon di kantor Imigrasi di GDC," kata Agung.

Gerai UPL Detos, lanjut Agung dimulai pada pukul 08:00-16.00 WIB setiap hari Senin sampai Jumat.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam menambahkan, UPL ini sudah dilengkapi dengan aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) agar petugas dapat melayani masyarakat dengan baik. IKM ini merupakan bentuk komitmen Dirjen Imigrasi dalam menyongsong zona integritas.

IKM adalah bentuk penilaian pemohon terhadap pelayanan yang diberikan petugas dengan cara menekan tombol indeks kepuasan yang tersedia di setiap meja petugas yang memberikan pelayanan.

"Masyarakat tinggal menekan tombol seberapa baiknya pelayanan yang diberikan oleh pegawai-pegawai dibawah Kakanim Kelas II Non TPI Kota Depok ini," ujar Bambang.

Bambang selaku Dirjen Imigrasi mengaku memberikan apresiasi kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kota Depok Agung Wibowo selaku Kepala Kantor Imigrasi yang lebih dahulu memberikan penilaian kepada anak buahnya melalui aplikasi yang diberi nama Piawai Aplikasi IKM.

"Kepala kantor bisa langsung melakukan pemantauan atau pengawasan real-time apabila ada petugas yang mendapatkan indeks pelayanan kurang bagus dari masyarakat. Sehingga bisa langsung di intervensi," ujar Bambang.

"Kepada petugas ada reward dan punishment. Rewardnya bisa dikaitkan dengan pemberian tunjangan kinerja dan kalau punismentnya bisa dengan pembimbingan. Dan jejak digital aplikasi ini dapat dilihat oleh Ombudsman dan Menpan RB untuk kepentingan evaluasi dan sebagainya," pungkas Bambang.



Sumber: Suara Pembaruan