Rencana Penerapan ERP Depok Masih Sebatas Wacana

Rencana Penerapan ERP Depok Masih Sebatas Wacana
Motor melintas di Jalan Margonda, Depok. ( Foto: Suara Pembaruan / Bhakti Hariani )
Bhakti Hariani / FMB Senin, 18 November 2019 | 11:34 WIB

Depok, Beritasatu.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris menanggapi santai rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Menurut Idris, rencana tersebut masih sebatas dalam kajian.

"Ini masih wacana ya. Belum ada pemberitahuan maupun informasi secara resmi kepada kami di Pemkot Depok," ujar Idris di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Senin (18/11/2019).

Idris menuturkan sempat bertemu dengan Kepala BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) namun tidak ada pembicaraan mengenai ERP. Saat ini, kata Idris, Pemkot Depok mengaku sedang berkonsentrasi dengan pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) di mana Pemkot Depok akan mendorong LRT terhubung dengan Moda Raya Terpadu (MRT).

"Kami ingin connect dengan MRT. Nantinya LRT kami harapkan bisa melintas di wilayah Cinere dan perbatasan Cibubur," kata Idris.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok Dadang Wahana menjelaskan belum ada pembicaraan perihal ERP.

"ERP ini baru tahap kajian BPTJ, belum ada pembicaraan dengan Pemkot Depok terkait implementasi di tahun 2020," kata Dadang di Depok, Jawa Barat.

Dadang mengakui pernah berkomunikasi dengan BPTJ pada Rabu (13/11/2019) membahas soal LRT Cibubur -Baranangsiang dan tidak ada pembicaraan mengenai Jalan Margonda Raya berbayar. Bahkan dirinya baru mengetahui adanya rencana BPTJ yang akan menerapkan Jalan Margonda berbayar dari media massa.

"Hari Rabu 13 November, saya bertemu Kepala BPTJ untuk bahas LRT Cibubur-Baranangsiang dan tidak ada pembicaraan tentang ERP," tutur Dadang.

Kendati demikian, pembahasan soal Margonda berbayar memang sudah dibahas oleh BPTJ di Bandung pada bulan lalu. Tetapi sambung Dadang, belum kepada road map dan implementasinya. Oleh sebab itu, kata dia, Pemkot Depok masih fokus pada mengatasi masalah kemacetan di Jalan Margonda Raya dengan pembenahan infrastruktur dan transportasi publik.

"Pemerintah Pusat lebih memahami dalam proses penyusunan sebuah kebijakan dan tentunya akan melibatkan banyak pihak sebelum kebijakan diambil. BPTJ sendiri sangat responsif dengan Kota Depok," kata Dadang.

Warga Depok sendiri kebanyakan menilai rencana penerapan ERP sebagai hal yang baik asalkan tepat sasaran. Kasno, warga Kecamatan Cilodong mengatakan penerapan ERP dia dukung asalkan pemasukan dari ERP tersebut bisa masuk kas daerah. Sehingga mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kota Depok.

"Selain itu sediakan pula sarana transportasi massalnya lebih dulu sehingga warga yang melintasi Margonda Raya setiap harinya memiliki alternatif daripada menggunakan kendaraan pribadi," kata Kasno.



Sumber: Suara Pembaruan