Operator Telekomunikasi Keluhkan Tingginya Harga Sewa Jaringan Utilitas

Operator Telekomunikasi Keluhkan Tingginya Harga Sewa Jaringan Utilitas
Instalasi kabel tumpang tindih. ( Foto: Antara / Yulius Satria Wijaya )
Lenny Tristia Tambun / FER Senin, 2 Desember 2019 | 14:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Operator jaringan telekomunikasi baik yang bergabung dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) maupun yang tidak bergabung, mengeluhkan harga sewa jaringan utilitas yang ditentukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang sangat tinggi.

Penetapan harga yang selangit dilakukan karena penyelenggaraan sewa jaringan utilitas dimonopoli oleh Pemprov DKI. Melalui dua BUMD, yaitu PT Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Ismail MT, meminta pemerintah daerah tidak mematok biaya sewa yang besar bagi perusahaan penyedia layanan publik. Seharusnya, pemerintah daerah bisa mempertimbangkan harga sewa yang jauh lebih terjangkau agar tidak membebankan masyarakat ataupun pelaku usaha.

“Saat ini terjadi pola pikir yang keliru di pemerintah daerah mengenai infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah daerah cenderung menjadikan infrastruktur telekomunikasi sebagai lumbung pendapatan asli daerah (PAD) dengan membebankan retribusi yang memberatkan kepada perusahaan,” kata Ismail, Senin (2/12/2019).

Padahal, seharusnya pemerintah daerah bisa memberikan harga sewa yang terjangkau, sehingga tidak membebankan masyarakat dan pelaku usaha. Jika sarana utilitas yang dibuat pemerintah daerah tersebut terjangkau maka diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan pajak dapat dicapai.

Penetapan harga yang semena-mena disebabkan adanya pemberian hak eksklusif dari Pemprov DKI kepada PT Jakpro dan PT PSJ. Melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastrktur Jaringan Utilitas, pengelolaan jaringan utilitas diselenggarakan Pemprov DKI melalui BUMD. Setelah jaringan utilitas tersebut dibangun oleh BUMD, maka semua operator wajib menyewa kepada BUMD tersebut.

Fenomena pemerintah daerah memonopoli jaringan utilitas dan untuk menggenakan biaya sewa yang sangat tinggi bagi PLN, PGN dan operator telekomunikasi sudah mulai marak terjadi. Sebelum Pemprov DKI, Pemkot Surabaya telah mendapatkan protes dari penyedia infrastruktur dasar karena mengenakan biaya sewa yang sangat mahal.

Di DKI sendiri, para penyelenggara jaringan telekomunikasi seperti Apjatel, Telkom, PLN, PDAM DKI, PGN dan operator selular lainnya telah diundang Pemprov DKI, untuk mendapatkan informasi mengenai standar pembuatan Pembuatan Ducting Terpadu Utilitas dua BUMD DKI.

Namun dalam pertemuan tersebut, mereka merasa resah ketika melihat mekanisme bisnis yang akan ditawarkan oleh PT Sarana Utilitas, anak perusahaan PT PSJ, kepada operator, yaitu sistem sekali pembayaran (One Time Charge).

Harga sewa untuk pelaksanaan pembuatan ducting terpadu dengan kondisi trotoar telah dilakukan revitalisasi (trotoar baru) dengan pembuatan mainhole per 200 meter dengan End-hole per 100 meter dipatok Rp 700.000 per meter per oprator per satu ruas jalan.

Sedangkan Pelaksanaan Pembuatan Ducting terpadu dengan kondisi Trotoar belum dilakukan revitalisasi dengan pembuatan Manhole per 200 m tanpa pembuatan End-hole per 100 m dipatok Rp 600.000 per meter per operator per satu ruas jalan.

Yang tak kalah mahal juga diberikan PT Jakpro yang menawarkan sewa kabel sebesar Rp 70.000 per meter per tahun per satu ruas jalan di Jakarta.

"Jika seluruh daerah menerapkan retribusi atau sewa yang tinggi kepada operator telekomunikasi, rencana pemerintah untuk membuat smart city dan broadband yang terjangkau bagi masyarakat, akan terhambat. Keluhan dari teman-teman operator sudah kami pahami. Nanti saya akan lapor kepada pak Menkominfo mengenai permasalahan sewa tersebut. Semoga saja Omnibus Law bisa jadi solusi yang terbaik bagi pemerintah daerah dan penyedia infrastruktur publik,” papar Ismail.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi menilai, harga yang diberikan Pemprov DKI melalui PT PSJ dan PT Jakpro sangat mahal.

"Jika harga terlalu mahal akan memberatkan perusahaan dan ujung-ujungnya biaya tersebut akan dibebankan ke masyarakat. Namun jika terlalu murah Pemprov juga tidak memiliki kemampuan untuk perawatan dan pengembangan duct di tempat lain dan ke depan,” kata Heru Suyadi.



Sumber: BeritaSatu.com