Pemkot Bekasi Hentikan Program Kartu Sehat

Pemkot Bekasi Hentikan Program Kartu Sehat
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (kiri) bersama warga yang baru selesai membuat Kartu Sehat. (Foto: Beritasatu Photo / Mikael Niman)
Mikael Niman / WBP Senin, 9 Desember 2019 | 10:41 WIB

Bekasi, Beritasatu.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bakal menghentikan penggunaan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) per tanggal 1 Januari 2020. Banyak pihak yang menyayangkan penghentian ini tetapi banyak juga yang mendukungnya.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 bagian h, poin 8 yang menyatakan pemda tidak diperkenankan mengelola sendiri jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Layanan Berlebihan Turut Picu Defisit BPJS Kesehatan

Penghentian Kartu Sehat tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Bekasi bernomor 440/7894/Dinkes tentang Pelaksanaan Pelayanan Jamkesda KS NIK Tahun 2020 pada 29 November 2019. Namun dalam poin kedua surat edaran itu, Pemkot Bekasi tengah merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan yang bersifat komplementer dan tidak tumpang tindih dengan program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

Atasi Fraud, Menkes Kumpulkan Kepala Dinas Kesehatan

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan, penghentian Kartu Sehat berbasis NIK bersifat sementara, karena pemda sedang merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan yang tidak tumpang tindih dengan program JKN. “Alasan penghentian sementara sudah dijelaskan dalan surat edaran itu," ujar Rahmat Effendi, Senin (9/12/2019).

Dia mengatakan, Pemkot Bekasi sudah berkonsultasi dengan Koordinator Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menghentikan program Kartu Sehat untuk menghindari potensi penggunaan anggaran rangkap antara BPJS Kesehatan (JKN) dan Pemkot Bekasi terhadap satu pasien.

Pemberhentian program Kartu Sehat diduga adanya surat tembusan dari KPK bernomor B/1074/LIT/04/10-15/11/2019 pada 29 November 2019. Surat itu ditujukan kepada Wali Kota Bekasi sebagai tanggapan atas surat Wali Kota Bekasi Nomor 440/7521/SETDA.TU tanggal 13 November 2019.

Surat yang dilayangkan Pemkot Bekasi kepada KPK meminta pertimbangan hierarki perundang-undangan Kartu Sehat berbasis NIK di Kota Bekasi. Atas permohonan tersebut, KPK berpendapat agar Pemkot Bekasi segera mengintegrasikan program KS-NIK ke dalam program JKN.

Sejumlah pejabat pengambil kebijakan di Kota Bekasi bahkan, tak segan menyebut bahwa Kartu Sehat berbasis NIK memang menjadi penyumbang besar terjadinya defisit anggaran Pemkot Bekasi sejak 2018 lalu. Anggota DPRD Kota Bekasi, Nico Godjang telah mendesak agar program Kartu Sehat NIK dilakukan audit. “Tidak ada alasan untuk tidak dilakukan audit, karena itu anggaran rakyat, agar ada transparansi semua rumah sakit maupun pelaksana atau RSUD harus di audit,” ujar Nico Godjang.

Nico berharap audit ini nantinya menjadi rekomendasi bahwa setiap pengguna Kartu Sehat berbasis NIK harus diberikan perincian anggaran yang dikeluarkan rumah sakit usai pengobatan.



Sumber: Suara Pembaruan