Pemkot Bekasi Rilis Panduan Pelaksanaan Salat Id Berjemaah

Pemkot Bekasi Rilis Panduan Pelaksanaan Salat Id Berjemaah
Umat muslim melaksanakan Sholat Idul Fitri di Pelabuhan Sunda Kelapa. ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Mikael Niman / FER Jumat, 22 Mei 2020 | 21:44 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menyampaikan, sebanyak 41 kelurahan di Kota Bekasi diperbolehkan menggelar salat Idulfitri 2020. Alasannya, 41 dari 56 kelurahan se-Kota Bekasi dianggap sebagai zona hijau Covid-19.

Baca Juga: Pemkot Bekasi Sosialisasi Pelaksanaan Salat Id

Selain itu, Pemkot Bekasi telah mengeluarkan keputusan bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bekasi Tentang Pelaksanaan Salat Idulfitri 1441 Hijriah di Tengah Pendemi Covid-19 di Kota Bekasi.

Kepala Bagian Humas Pemkot Bekasi, Sajekti Rubiyah, mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan panduan pelaksanaan salat Idulfitri berdasarkan keputusan bersama para pemangku kepentingan.

"Pemkot Bekasi bersama stakeholder terkait telah mengeluarkan panduan salat Idulfitri 2020. Kita berharap masyarakat perlu menaati kebijakan ini,” ujar Sajekti Rubiyah, Jumat (22/5/2020).

Berdasarkan keputusan bersama tentang penyelenggaraan salat Idulfitri di Kota Bekasi dengan Nomor Keputusan: 451.1/Kep.316-Kessos/V/2020 dan Nomor: B/200/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, diatur panduan bagi masyarakat yang menjalankan Salat Id berjamaah di masjid.

"Poin pertama dijelaskan bahwa salat Idulfitri dapat dilaksanakan dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat,” imbuhnya.

Baca Juga: 203 Desa di Kab Bogor Boleh Gelar Salat Id Berjemaah

Panduan kedua, kata Sajekti, salat Id hanya dapat dilaksanakan di masjid atau musala di lingkungan RT/RW dengan mendapatkan izin dari MUI kecamatan setempat, DMI kecamatan dan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) setempat.

"Kesepakatan di tingkat kecamatan dibuat dalam format berita acara kesepakatan bersama izin pelaksanaan Salat Id,” tuturnya.

Berikutnya panduan ketiga, jemaah yang akan melaksanakan salat Id merupakan warga yang memiliki KTP di lingkungan RT/RW tersebut.

Panduan keempat, camat membentuk pengawas salat Id yang terdiri dari Kapolsek, Danramil, MUI kecamatan, DMI kecamatan, dan lurah. Panduan terakhir, DKM tidak mendatangkan imam atau khatib dan jemaah dari luar lingkungan RT/RW setempat.

Baca Juga: Pemkot Bekasi Imbau Warga Silaturahmi Virtual

"Selesai menyelenggarakan Salat Id masyarakat dilarang melakukan kegiatan halal bihalal karena kondisi daerah yang belum dinyatakan aman, masih ada beberapa kelurahan yang masuk zona merah," pungkas Sajekti.



Sumber: BeritaSatu.com