Koalisi PKB-PDIP Semarang Timbulkan Potensi Calon Tunggal

Koalisi PKB-PDIP Semarang Timbulkan Potensi Calon Tunggal
Ketua PDIP Semarang Hendrar Prihadi didampingi Sekretaris DPC Kadarlusman, bertemu dengan Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jateng Sukirman berserta jajaran pengurusnya, Senin 10 Februari 2020. (Foto: ist)
Jayanty Nada Shofa / JNS Senin, 10 Februari 2020 | 22:58 WIB

SEMARANG, Beritasatu.com - Dalam menghadapi Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Semarang 2020, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Keputusan ini didapatkan setelah sejumlah pengurus PKB Jawa Tengah menggelar pertemuan tertutup dengan pengurus PDIP Semarang, Senin (10/2/2020). Dengan adanya koalisi ini, Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah Sukirman menyatakan PKB sepakat meneruskan pembangunan bersama dengan mengusung Ketua PDIP Semarang Hendrar Prihadi sebagai calon Wali Kota Semarang petahana.

"Sebagai partai politik, kami akan mengawal pembangunan yang telah sukses, sehingga kehadiran DPW PKB Jawa Tengah di sini adalah sebagai langkah politik yang sudah jelas untuk Pilkada 2020," ujar Sukirman.

Adapun PKB menyusul partai-partai koalisi PDIP lainnya yaitu Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, dan Nasdem, sehingga menimbulkan potensi terjadinya calon tunggal. Sebab, apabila dijumlahkan, calon yang akan direkomendasikan oleh PDIP telah mengumpulkan dukungan 42 kursi DPRD Semarang.

Sedangkan, PKS (dengan enam kursi) serta PSI (dengan dua kursi) tak mampu berkoalisi untuk mengusung calon. Hal ini dikarenakan syarat minimal untuk koalisi partai dapat mengusung calon adalah 10 kursi.

Sehingga, tidak ada pilihan lain bagi PKS dan PSI selain bergabung dengan PDIP Semarang apabila ingin mengusung calon.

Namun, peluang adanya kontestan selain calon tunggal yang diusung oleh partai politik masih memungkinkan. Disebutkan oleh Ketua KPU Semarang, Henry Casandra Gultom, menyatakan pendaftaran jalur perseorangan akan dibuka pada tanggal 19 Februari hingga 23 Februari 2020. 

"Jumlah dukungan 76.445 tersebar di sembilan kecamatan, yang pertama kali dibutuhkan itu. Kalau perseorangan, tidak ada hubungan dengan parpol. Sehingga kalau nanti di pendaftaran perseorangan ada yang daftar, maka tetap jalan," imbuhnya.



Sumber: PR