Konsep "Bergerak Bersama" Pemprov Semarang Tuai Pujian Kemendagri

Konsep
Wali Kota Hendrar Prihadi ketika mengikuti musyawarah bersama di Aula Kecamatan Semarang Utara, baru-baru ini. ( Foto: ist )
Jayanty Nada Shofa / JNS Jumat, 6 Maret 2020 | 20:21 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Konsep pembangunan "Bergerak Bersama" milik Pemerintah Provinsi Semarang menuai pujian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rapat Koordinasi Teknis Pendapatan Daerah Wilayah I di PO Hotel, Semarang, Kamis (5/3/2020).

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menjelaskan konsep ini menekankan pada prinsip gotong royong demi kemajuan kota.

"Ini bukan konsep baru sebenarnya, dasarnya adalah konsep gotong royong founding father kita, yaitu Bung Karno. Konsep ini menanamkan bahwa kota ini adalah milik bersama, maka harus dibangun bersama-sama juga," terang wali kota yang akrab disapa Hendi ini.

Ia menambahkan, beberapa tantangan yang dihadapi adalah anggaran pembangunan daerah yang dapat dikatakan jauh dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Namun, ia menekankan hal ini dapat diatasi melalui konsep Bergerak Bersama yakni dengan menumbuhkan kepercayaan masyarakat khususnya untuk membayar pajak.

"Kami ingin menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Caranya bagaimana? Bekerja dengan maksimal dan melaksanakan pembangunan yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegas Hendi.

Hendi menambahkan, PAD dapat bertambah seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tercatat penerimaan pajak Semarang yang sebelumnya kurang dari Rp 1 triliun di tahun 2016 kini meningkat menjadi Rp 1,5 triliun di tahun 2019. Alhasil, PAD yang sebelumnya Rp 1,5 triliun di tahun 2017 bertambah menjadi Rp 2,1 triliun di tahun 2019. 

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo pun mengapresiasi peningkatan APBD Semarang dari Rp 1,8 triliun menjadi Rp 5,2 triliun.

“Kalau dulu Semarang kalinya banjir, sekarang sudah tidak banjir. Kota Semarang menggeliatnya luar biasa. Ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai evaluasi APBD Kota Semarang sangat bagus dan bisa menjadi referensi peserta yang lain,” puji Hadi.

Ia pun menyebutkan Semarang sebagai kota yang mandiri dan berhasil mengoptimalkan PAD yang dinyatakan lebih besar dari  pemberian pemerintah pusat.

Untuk itu, dirinya menekankan pemerintah wajib membuktikan kepada wajib pajak bahwa mereka benar-benar mendapatkan timbal balik atas pajak yang dibayarkan.

“Pertama, jangan sampai ada aset yang dibiarkan tanpa menghasilkan. Barang milik daerah bisa dikerjasamakan dengan bangun guna sera, bangun serah guna atau bentuk lainnya. Kedua, pemerintah harus responsif dan reaktif dalam upaya meningkatkan pendapatan, serta kenali potensi yang ada di daerahnya ,” tegas Hadi.



Sumber: PR