Logo BeritaSatu

Gubernur Jateng Kaji Penetapan UMP dengan Formula Ganda

Jumat, 19 November 2021 | 19:31 WIB
Oleh : JNS

Semarang, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sedang mengkaji penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan dengan formula UMP ganda. Formula itu dianggap paling tepat di tengah kondisi ekonomi yang tergoncang pascapandemi.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menemui Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jateng di kantornya, Jumat (19/11/2021). Ganjar mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi dengan kalangan pengusaha, buruh dan pihak terkait untuk memantapkan formula itu.

"UMP itu rumusnya sudah pakem di Peraturan Pemerintah (PP). Karena sudah pakem, maka sebenarnya kita tinggal teken saja karena seluruh formula sudah ada di sana. Hanya kalau pakai UMP, menurut saya ini tidak adil," katanya.

Dari diskusi yang dilakukan Ganjar dengan sejumlah pihak itu, ia menemukan fakta bahwa ada perusahaan yang terdampak karena pandemi, namun ada juga yang tidak. Untuk itu, jika UMP dipukul rata, menurutnya pasti ada yang kuat dan ada yang tidak.

"Kalau dipukul rata, ada yang tenang-tenang saja, tapi ada juga yang keberatan. Maka kami sedang lakukan kajian, mungkin tidak kita membuat formula semacam UMP ganda. Jadi mereka yang terdampak ditetapkan aturan UMP sesuai formula PP, tapi yang tidak terdampak kenapa tidak meningkatkan jauh lebih tinggi. Sehingga dapat dua-duanya," jelasnya.

Menurutnya, saat ini terjadi anomali di sektor ekonomi pascapandemi. Sehingga, aturan terkait ketenagakerjaan diharapkan lebih luwes.

"Kalau diizinkan, kita akan buat formula UMP ganda. Sehingga kalau nanti normal lagi, umpama tahun 2022 ke 2023 nanti bisa diperbaiki untuk sama lagi. Sekarang sedang kami kaji, kami klaster mungkin tidak membuat aturan itu. Karena kalau tidak menggunakan formula itu, kita sudah tahu angka kita. Rendah banget itu," tegasnya.

Selain UMP ganda, Ganjar juga mendorong semua perusahaan menerapkan struktur skala upah di masing-masing tempat kerja. Bagi mereka yang sudah bekerja di atas satu tahun, maka harus disesuaikan gajinya berdasarkan aturan struktur skala upah itu.

"UMP kan hanya untuk pekerja dengan masa kerja setahun ke bawah. Maka saya minta perusahaan wajib menerapkan aturan struktur skala upah bagi mereka yang sudah bekerja di atas setahun. Kami sudah diskusi dengan pengusaha dan mereka yang mampu siap menaikkan tinggi juga. Tinggal kita sepakati di formula saja. Menurut saya ini lebih fair," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Korwil KSBSI Jateng Toto Susilo mengatakan, pihaknya sangat sepakat dengan rencana penerapan UMP ganda atau yang mereka sebut dengan upah sektoral. Menurut mereka, tidak semua perusahaan di Jateng mengalami kerugian saat pandemi terjadi.

"Banyak perusahaan justru maju, membuka kantor cabang, menambah karyawan dan meningkatkan produktivitas. Artinya, tidak tepat bahwa pandemi menjadi alasan tidak menaikkan upah buruh," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Topan Super Noru Menuju Vietnam, 200.000 Warga Berlidung di Penampungan

Lebih dari 200.000 orang di Vietnam berlindung di tempat penampungan Selasa (27/9/2022), ketika Topan Super Noru meluncur menuju pantai tengahnya

NEWS | 27 September 2022

Kemenkes Minta Masyarakat Batasi Konsumsi Gula Berlebih

Kemenkes meminta masyarakat mewaspadai konsumsi gula apalagi sampai berlebih, karena berisiko tinggi menyebabkan masalah kesehatan 

NEWS | 27 September 2022

Kasus Minyak Goreng, Terdakwa Bantah Beri Uang untuk Pengaruhi Kemendag

Terdakwa kasus minyak goreng Master Parulian Tumanggor membantah memberikan uang agar PT Wilmar Nabati Group mendapatkan perizinan dari Kemendag.

NEWS | 27 September 2022

Menpora Yakin PBSI Bisa Atasi Kisruh Antara Kevin dengan Herry IP

Menpora yakin PBSI dapat mengatasi kisruh antara pemain ganda putra Kevin Sanjaya Sukamuljo dan pelatihnya Herry Iman Pierngadi.

NEWS | 27 September 2022

P2G Desak Pemerintah Beri Afirmasi kepada 1,6 Juta Guru

P2G mendesak Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim memberikan afirmasi kepada 1,6 juta guru yang belum mendapat tunjangan profesi guru.

NEWS | 27 September 2022

Ternyata, Ini Isi Koper Mencurigakan di Depan Polda Metro Jaya

Polisi memastikan koper mencurigakan di kawasan depan Polda Metro Jaya bukan berisi benda berbahaya. Ternyata, koper itu milik anggota polisi berisi pakaian.

NEWS | 27 September 2022

Anies Capres, Ini Cawapres dari PKS, Demokrat, dan Nasdem

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal diusung sebagai capres di Pilpres 2024 oleh koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS

NEWS | 27 September 2022

Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Dituntut 7 Tahun Penjara

Jaksa KPK menuntut Hakim Itong Isnaeni Hidayat, hakim nonaktif PN Surabaya dihukum 7 tahun penjara atas perkara dugaan suap penanganan perkara.. 

NEWS | 27 September 2022

Mantan Panglima OPM Minta Lukas Enembe Penuhi Pemeriksaan KPK

Mantan Panglima OPM Lambert Pekikir menyorot mangkirnya Gubernur Papua Lukas Enembe dari pemeriksaan KPK.

NEWS | 27 September 2022

Puan Minta Ahmadi Noor Supit Buat Gebrakan Tingkatkan Kinerja BPK

Ketua DPR, Puan Maharani berharap anggota BPK terpilih, Ahmadi Noor Supit membuat gebrakan untuk meningkatkan kinerja BPK dalam mencegah kerugian negara.

NEWS | 27 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Surplus APBN


# Kompor Listrik


# AKBP Arif Rachman


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Topan Super Noru Menuju Vietnam, 200.000 Warga Berlidung di Penampungan

Topan Super Noru Menuju Vietnam, 200.000 Warga Berlidung di Penampungan

NEWS | 6 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings