Ini Modus Kecurangan Pemilu 2014

Ini Modus Kecurangan Pemilu 2014
Ilustrasi pemilu 2014 ( Foto: istimewa )
Markus Junainto Sihaloho Minggu, 30 Maret 2014 | 19:47 WIB

Jakarta - Pengamat Politik Jerry Sumampouw mengatakan, semua pihak tak perlu kuatir soal dugaan kecurangan pemilu. Walau indikasi kecurangan menguat, namun masih ada harapan pihak-pihak curang itu melihat rakyat sebagai yang akan dikorbankan.

"Saya kira perlu mengingatkan siapapun yang hendak melakukan kecurangan itu, supaya berhenti. Apakah akan sedemikian dilakukan? Karena itu akan merusak semua. Resikonya terlalu besar," tegas Jerry di Jakarta, Minggu (30/3).

Kekuatiran akan adanya kecurangan masif dalam pemilu memang wajar. Jerry menyebut salah satunya kerap dilontarkan PDI Perjuangan, partai oposisi yang diprediksi akan naik di pemilu 2014. Hal itu berkebalikan dengan partai koalisi pemerintah yang diprediksi terjun bebas.

"Artinya, ada memang parpol yang mungkin akan terpukul karena turun terlalu jauh. Misalnya Partai Demokrat. Bahkan ada survei yang menyatakan dia takkan lulus Parliamentary Threshold," jelas dia.

Sementara di sisi lain, indikasi kecurangan itu juga sudah terlihat jelas. Berdasarkan risetnya, Jerry menyatakan, dalam beberapa pemilu terakhir, kecurangan selalu berawal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah. Dan itu juga terjadi hingga sekarang.

"Dulu kata KPU yang tak punya nomor induk kependudukan atau NIK itu hanya 1,5 juta. Tapi sekarang kok malah bertambah," kata Jerry.

Modus kedua adalah memanipulasi logistik pemilu. Fakta di lapangan, ada banyak problem logistik seperti gudang tak siap, pengiriman berlebihan, dan pengiriman kurang.

Hal itu masih ditambah fakta lainnya bahwa proses pencetakan dan distribusi logistik seperti surat suara dan formulir penghitungan suara (C1) praktis tak terawasi. Logikanya, kata Jerry, setiap perusahaan percetakan selalu mencetak lebih.

"Nah, kelebihan cetak itu dikemanakan? Itu tak jelas. Itu bisa juga terjadi di C1. Katanya form C1 pakai hologram sehingga tak bisa dimanipulasi. Tapi bagaimana kalau sejak awal C1 sudah dicetak lebih? Dan tak ada pengawasan," bebernya.

"Kita tak tahu dimana kelebihan cetak itu sekarang. Bisa saja itu diambil dan dimanfaatkan kelompolk tertentu yang punya akses ke KPU."

Indikasi kecurangan ketiga ada di proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kaupaten, yang juga kurang diawasi. Apabila diasumsikan kelompok curang tadi sudah berhasil memanipulasi DPT, mendapat surat suara dan formulir C1 berlebih, kini mereka hanya tinggal mengganti kotak suara. Dan pengawasan untuk kotak suara sendiri sangat lemah.

"Katanya ada mitra pengawas pemilu. Kalaupun mereka jadi dibiayai negara, mereka kan hanya bekerja di hari H. Dan apa dia akan mengawasi kotak suara 24 jam? Itu tak jelas juga. Yang awasi 24 jam hanya polisi," jelasnya.

Sementara di KPU Pusat sendiri, seandainya pun mengetahui ada oknum KPU di daerah yang terlibat kecurangan, akan cenderung membela hasil kerja bawahannya itu. Jadi meski KPU Pusat tahu KPUD salah, hasil rekap daerah tetap dibawa ke rekap tingkat nasional.

"KPU pusat akan membela mati-matian. Ini yang saya sebut struktur KPU memungkinkan kecurangan terjadi dan dibela KPU tingkat atas," jelas Jerry.

"Jadi KPU sendiri sulit diharapkan menemukan kesalahan internal. Kalaupun mau diproses, itu tunggu DKPP alias butuh waktu. Sementara proses perhitungan suara tetap jalan."

"Jadi potensi kecurangan sangat mungkin terjadi. Di masa lalu terjadi, dan sampai sekarang kemungkinan terjadi. Kemungkinan dilakukan oleh parpol yang punya akses ke KPU," jelas Jerry.