Ini Mekanisme Pengajuan Gugatan dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden

Ini Mekanisme Pengajuan Gugatan dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva memberi keterangan pers mengenai perselisihan hasil pemilu dan isu-isu terkini di Gedung MK, Jakarta. ( Foto: Antara/Rosa Panggabean )
Yus Jumat, 25 Juli 2014 | 16:37 WIB

Jakarta – Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa akan mengajukan gugatan Ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, (23/7).

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Beritasatu.com, kubu Prabowo-Hatta akan tiba di MK pada pukul 17.00 WIB untuk mendaftarkan perkara di MK.

MK telah menetapkan pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden. Pedoman beracara ini tertuang dalam Peraturan MK Nomor 4 tahun 2014.

Berikut ini adalah mekanisme Pengajuan Permohonan Pemohon (Pasangan Prabowo-Hatta) PHPU Presiden dan Wakil Presiden

· Pengumuman Penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional oleh KPU, Selasa, 22 Juli 2014
· Pengajuan Permohonan Pemohon dengan rentang waktu 3 x 24 jam setelah penetapan KPU
· Panitera MK akan menerbitkan Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP)
· Panitera mencatat permohonan pemohon dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP)
· Panitera mengeluarkan akta penerimaan permohonan pemohon (APPP)
· Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon
· Jika memenuhi kelengkapan, maka panitera akan menerbitkan Akta Permohonan Telah Memenuhi Kelengkapan (APTMK)
· Jika belum memenuhi kelengkapan, maka pemohon harus memperbaiki atau melengkapi permohonannya dalam waktu 1 x 24 jam, yakni 26 Juli 2014
· Setelah lengkap, Panitera akan mencatat akta permohonan ke Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)
· Panitera menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi

Setelah permohonan pemohon tercatat di BRPK, paling lambat tanggal 26 Juli 2014, MK akan mengirimkan salinan permohonan pemohon kepada Termohon (KPU) dan pihak yang terkait atau yang berkepentingan terhadap permohonan pemohon (pasangan Jokowi-JK) paling lambat 1 hari kerja sejak permohonan pemohon dicatat dalam BRPK.

Penetapah hari pertama sidang di MK dilaksanakan paling lambat 3 hari kerja sejak permohonan pemohon dicatat dalam BRPK.

Sedangkan surat panggilan sidang pertama MK kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait atau kuasa hukunnya dilaksanakan paling lambat 1 hari kerja sejak hari sidang pertama ditetapkan. Putusan MK dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja kerja sejak permohonan pemohon dicatat dalam BRPK.

Sidang I MK akan dilaksanankan paling lambat pada Rabu, 6 Agustus 2014 dan putusannya paling lambat pada Kamis, 21 Agustus 2014. 

Sumber: Investor Daily