Kemdikbud-TNP2K Uji Coba Program Kiat Guru

Kemdikbud-TNP2K Uji Coba Program Kiat Guru
Ilustrasi guru Sekolah Dasar (SD). ( Foto: Antara/Dewi Fajriani )
Anselmus Bata / AB Selasa, 25 Agustus 2015 | 18:49 WIB

Jakarta - Beberapa tahun terakhir, pemerintah telah meningkatkan kesejahteraan guru. Namun, hal itu tidak diikuti dengan meningkatnya kinerja guru, khususnya di perdesaan dan daerah terpencil. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melakukan uji coba program Kinerja dan Akuntabilitas (Kiat) Guru. Dalam program ini akan dibangun perangkat kebijakan yang mengaitkan pembayaran tunjangan dengan kinerja guru, serta melibatkan masyarakat dalam peningkatan layanan pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan menyatakan kinerja guru perlu sejalan dengan kompetensi guru, sertifikasi guru, dan penghargaan yang diberikan kepada guru.

“Untuk mendorong kinerja guru, pemerintah menetapkan bahwa penilaian kinerja dan kompetensi guru harus menjadi syarat pemberian tunjangan profesi. Diperlukan mekanisme pengawasan dan penilaian yang andal dan akurat, sehingga penilaian tersebut adil dan bermartabat,” ujar Anies dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (25/8).

Kiat Guru adalah suatu inisiatif untuk mengembangkan inovasi yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Keerom, Kaimana, dan Ketapang. Berbagai kajian dan uji coba dilaksanakan untuk melibatkan peran serta masyarakat di 31 desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Pendekatan yang dilakukan Kiat Guru adalah memperbaiki mekanisme dan transparansi pembayaran tunjangan guru di tiga kabupaten tersebut, dan dikaitkan dengan keberadaan dan kualitas pelayanannya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Lembaga Penelitian SMERU pada 2010, hampir 1 dari 3 guru yang menerima tunjangan khusus mangkir dari kewajibannya mengajar di kelas. Badan PBB untuk anak-anak (UNICEF) bahkan menemukan bahwa hampir 1 dari 2 guru SD di perdesaan dan daerah terpencil di Provinsi Papua dan Papua Barat mangkir dari kewajibannya di kelas.

Kenyataan itu membuat Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/Sekretaris Eksekutif TNP2K Sekretariat Wakil Presiden, Bambang Widianto yakin bahwa diperlukan upaya mengaitkan pemberian tunjangan guru dengan kinerjanya agar pelayanan dan capaian pendidikan dapat ditingkatkan.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Sumarna Surapranata juga menyampaikan studi tentang guru mangkir yang dilakukan Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) pada 2014. Hasilnya, tingkat kemangkiran guru di daerah terpencil dua kali lebih besar dibanding di tingkat nasional.

“Salah satu penyebab kemangkiran tersebut adalah ketidakhadiran pengawas. Oleh karena itu, diperlukan peran serta masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan tingkat kehadiran dan kinerja layanan guru di daerahnya masing-masing,” kata Sumarna.

Melalui Kiat Guru, TNP2K mengembangkan tiga instrumen penilaian kinerja layanan guru. Instrumen pertama menggunakan aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan untuk mendata kehadiran guru dan murid secara akurat. Kedua, instrumen untuk mendiagnosis dengan cepat kemampuan dasar para peserta didik dalam literasi dan numerasi dasar peserta didik. Hasil pemetaan kemampuan dasar murid secara sederhana memungkinkan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana capaian murid-murid di desa mereka dibandingkan dengan standar capaian Kurikulum 2006.

Instrumen ketiga memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja layanan guru berdasarkan 5-8 indikator yang secara sederhana menuntut peningkatan kompetensi guru dalam hal profesionalitas, pedagogik, sosial, dan kepribadian guru.

Indikator tersebut dituangkan dalam formulir penilaian layanan yang diisi dan dilengkapi setiap bulan oleh komite pengguna layanan, terdiri atas perwakilan orangtua murid, tokoh agama dan masyarakat, dan anggota masyarakat lainnya.

Pelibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga indikator capaian dan alokasi anggaran dana desa dapat dikaitkan pula dengan peningkatan layanan pendidikan di desa.

Ketiga instrumen tersebut digunakan sebagai perangkat kebijakan untuk mengaitkan pembayaran tunjangan dengan kinerja layanan guru, dan untuk meningkatkan akuntabilitas guru kepada masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang telah diadaptasikan untuk bidang pendidikan. Program ini diharapkan bisa membangun sistem tata kelola guru yang akuntabel dengan mengaitkan pembayaran tunjangan dengan kinerja guru, dan memungkinkan dukungan dan penilaian masyarakat bagi peningkatan kinerja layanan guru.

Sumber: PR