Jokowi Janji UN Dibahas dalam Rapat Kabinet Pekan Depan

Jokowi Janji UN Dibahas dalam Rapat Kabinet Pekan Depan
Ilustrasi ( Foto: Antara/Reno Esnir )
Maria Fatima Bona / FMB Minggu, 27 November 2016 | 21:52 WIB

Bogor - Moratorium ujian nasional belum masuk tahap final. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah memutuskan UN akan didesentralisasi. Namun keputusan itu akan dibahas dalam rapat kabinet terbatas pekan ini.

"Di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sudah diputuskan UN didesentralisasi akan kita bahas dalam minggu ini. Rapat terbatas akan diputuskan," kata Jokowi saat puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT Persatuan Guru Republik (PGRI) Ke-71 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu(27/11).

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudaayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, UN dimoratorium dan didesentralisasikan tidak mengubah standar pendidikan. Pasalnya, provinsi dan kabupaten/ kota sebagai penyelenggara harus tetap patuh terhadap standar nasional pendidikan yang akan ditetapkan pusat.

Dijelaskan Muhadjir, Kemdikbud dan Badan Standar Nasional (BSN) akan menetapkan standar nasional pendidikan. Dalam hal ini, meksi provinsi menjadi penyenggara untuk tingkat SMA dan SMK dan kabupaten/ kota untuk SMP dan SD tetap dalam pengawasan pusat. “Nanti kita tunjukan skemanya (standar pendidikan) dalam tempo sesingkat-singkatnya, dan daerah harus mematuhi standar tersebut,”kata dia.

Muhadjir juga menyampaikan, UN dimoratoriumkan karena UN bukan sebagai standar kelulusan tapi hanya sebagai pemetaan sekolah atau unit analisis. Untuk itu, UN sasarannya bukan pada siswa, tapi pada satuan pendidikan.





Sumber: Suara Pembaruan