IGI Sebut PP 49 P3K Kado Pahit untuk Guru Honorer

IGI Sebut PP 49 P3K Kado Pahit untuk Guru Honorer
Ilustrasi guru honorer. ( Foto: Antara )
Maria Fatima Bona / JAS Selasa, 4 Desember 2018 | 19:03 WIB

Jakarta - Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, telah membaca secara rinci Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang membuka peluang pengangkatan guru honorer dengan hak yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ramli menyebutkan, setelah diteliti PP 49 mengatur P3K ini tidak ada bedanya dengan sistem kontrak pemerintah daerah (pemda) yang berlaku selama ini. Untuk itu, IGI menilai PP 49 ini sebagai kado pahit untuk guru honorer.

“PP P3K ini kado pahit untuk pendidikan khususnya para guru karena isinya hampir sama saja dengan memindahkan tanda tangan bupati/walikota atau gubernur ke menteri dan tak banyak berbeda dengan sistem PTT( pegawai tidak tetap,red) atau honorer selama ini. Penggajiannya tidak jelas, apakah (oleh) pemerintah pusat atau pemda,” kata Ramli saat dihubungi Suara Pembaruan, Selasa(4/12) sore.

Ramli menuturkan, apabila pemerintah pusat menyerahkan kepada pemda tentu tidak dapat berjalan, karena tidak semua pemda mampu atau memiliki anggaran untuk mengakomodasi P3K ini.

Selain itu, P3K ini kata Ramli di luar bayangan para guru. Pasalnya, selama ini para guru dijanjikan skema P3K ini berbeda dengan honorer daerah, yakni sistem seleksi hanya sekali hingga pensiun. Namun, dalam PP tertera adanya batas waktu hanya setahun yakni ada sistem kontrak yang diperbaharui pertahun ini dinilai merugikan guru.

Selanjutnya, Ramli menyebutkan, sistem seleksi ketat dan kewajiban guru harus memiliki sertifikat profesi menjadi kenyataan pahit para guru karena hampir dipastikan guru honorer yang ada saat ini akan sangat banyak yang akan kehilangan statusnya.

Dijelaskan Ramli, guru akan kehilangan status karena pemerintah telah menjanjikan P3K ini sebagai solusi penyelesaian masalah honorer sehingga mendatang tidak akan ada sistem lain untuk pengangkatan guru honorer.

“Guru harus memiliki sertifikasi profesi untuk seleksi P3K ini, kenyataan ini tentu jauh lebih baik ketika guru jadi PPT, karena tidak harus memiliki sertifikasi untuk mendapat gaji. Nah sekarang dengan formasi P3K ini mereka tidak boleh jadi P3K kalau mereka enggak sertifkasi,”terangnya.

Ramli mempertanyakan data berapa guru mengantongi sertifikasi pendidik Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan(LPTK). Dia menyakini jumlahnya sangat minim.

Menurut Ramli, sebetulnya pemerintah mampu dan bisa mencukupkan guru di seluruh sekolah negeri di seluruh Indonesia dengan status PNS di sekolah negeri. Namun, hal tersebut terwujud apabila Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemag) mampu melakukan penghematan anggaran. Hal tersebut disampaikan berdasarkan jumlah rombongan belajar (rombel) di Indonesia hanya 1.847.296, artinya secara keseluruhan negara hanya membutuhkan 2.216.755 guru.

“IGI sudah melakukan kalkulasi, pemerintah sangat mampu untuk PNS-kan semua guru dengan konsep penyederhaan mata pelajaran dan diupayakan formulasi guru 40 jam mengajar dalam seminggu. Dalam jam mengajar itu bukan berarti dalam hitungan normal satu jam 60 menit tetapi satu jam itu untuk SD dan SMP hanya 40 menit dan SMA 45 menit. Dengan hitungan ini kita hanya membutuhkan sebanyak 2.216.755 guru,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE