Guru Honorer Akan Gugat Peraturan Pegawai dengan Perjanjian Kerja

Guru Honorer Akan Gugat Peraturan Pegawai dengan Perjanjian Kerja
Ilustrasi guru honorer. ( Foto: Antara )
Maria Fatima Bona / AB Rabu, 5 Desember 2018 | 14:03 WIB

Jakarta - Guru honorer di Kebumen, Jawa Tengah, akan menggugat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dalam Perjanjian Kerja (P3K) ke Mahkamah Agung (MA). Guru honorer kecewa karena Presiden Joko Widodo tidak menerbitkan PP yang khusus mengatur guru tidak tetap (GTT) dan tenaga kependidikan honorer, melainkan PP yang mengatur secara umum calon pegawai honorer.

Pengecara guru honorer, Andi M Asrun mengatakan PP 49/2018 bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (4/12), Asrun menyebutkan tujuh ketentuan dalam PP yang dinilai tidak rasional dan cacat hukum. Pertama, PP mimemiliki tenggang waktu pelaksanaan selama dua tahun sejak penetapannya. Kedua, PP tidak mengakomodasi guru tidak tetap yang telah bekerja lama, setidaknya di atas lima tahun.

Ketiga, seleksi P3K dilakukan sebagaimana seleksi pegawai baru dan tidak memperhatikan masa kerja sebelumnya. Keempat, seleksi P3K dilaksanakan bukan sebagai akibat hukum seleksi CPNS atau kompensasi bagi yang tidak lulus seleksi CPNS.

Kelima, penerapan masa kontrak bagi P3K bertentangan dengan UU Perburuhan, karena masa kontrak kerja hanya maksimal 2 x 1 tahun sebelum diangkat sebagai pegawai tetap, sedangkan masa kontrak P3K adalah minimal 1 tahun atau maksimal 5 tahun untuk satu periode kontrak serta tidak ada batasan seleksi bagi jabatan untuk guru.

Keenam, pengadaan P3K dilakukan secara nasional, tetapi sesungguhnya kebutuhan tenaga guru dan kependidikan sudah diketahui, termasuk wilayahnya, dan ketujuh, pembatasan usia maksimal satu tahun sebelum batas usia jabatan juga dinilai tidak rasional.

Asrun juga mempertanyakan ketentuan lain dalam PP, yakni cara mempertimbangkan integritas dan moralitas guru yang diatur dalam Pasal 25 dan tidak adanya kepastian perpanjangan masa kerja guru, seperti yang tercantum pada Pasal 37. 



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE