Mendikbud Akui Sulit Atasi Kebocoran Anggaran Pendidikan

Mendikbud Akui Sulit Atasi Kebocoran Anggaran Pendidikan
Muhadjir Effendy. ( Foto: Humas Kementerian PAN dan RB )
Aichi Halik / AHL Rabu, 9 Januari 2019 | 21:12 WIB

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengakui kesulitan mengatasi kebocoran anggaran pendidikan di sejumlah daerah karena luasnya populasi yang harus diawasi.

"Secara jujur saya sampaikan masih banyak sekali kebocoran-kebocoran terutama anggaran pendidikan di daerah karena wilayahnya yang sangat luas dan populasi yang besar sehingga perlu penanganan serius," kata Muhadjir kepada BeritaSatu di Jakarta, Rabu (9/1).

Karena itu, kata Muhadjir, dirinya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengintensifkan pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan guna mencegah praktek korupsi.

"Kami mendesak KPK untuk lebih intensif dalam mengawal dan menindak setiap pelanggaran di sektor anggaran pendidikan," ucapnya.

Muhadjir menyatakan KPK dan Kemdikbud sudah membuat sejumlah program berbasis teknologi informasi untuk mencegah korupsi terhadap anggaran pendidikan.

"Namanya orang mau berbuat jahat setiap kita melakukan penyempurnaan selalu mencari selanya. Kita sudah banyak program untuk memperkecil peluang (korupsi) itu, tetapi selalu saja ada cara mereka melakukan penyimpangan," kata Muhadjir.

Sebelumnya, Mendikbud bertandang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (8/1). Dalam kunjungan itu, Muhadjir meminta bantuan KPK memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran pendidikan tahun 2019.

"Kami juga sudah sepakat dengan KPK untuk meningkatkan kerja sama termasuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di KPK untuk kita bisa bergabung," kata Muhadjir, Selasa (8/1).



Sumber: BeritaSatu TV
CLOSE