PBNU: RUU Pesantren Tidak Boleh Terburu-buru

PBNU: RUU Pesantren Tidak Boleh Terburu-buru
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj di ruang kerja Kantor PBNU Jakarta, 6 Agustus 2018. ( Foto: BeritaSatu / Adi Prasetya )
Robert Wardy / JAS Jumat, 11 Januari 2019 | 06:35 WIB

Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta agar pembahasan RUU Pesantren tidak boleh terburu-buru. RUU itu harus dikaji secara serius, mendalam, dan komprehensif. Jangan sampai kemunculan UU Pesantren akan menganggu kebebasan atau independensi pesantren.

"Jangan sampai independensi pesantren terganggu. Independensi itu ciri khas pesantren itu. Seperti sekolah mainstream, mereka taat kepada negara," kata Ketum PBNU Said Aqil Siradj usai menemui Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) di Istana Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (10/1).

Ia menjelaskan jangan sampai kehadiran UU tersebut akan melahirkan intervensi yang sangat dalam dan berlebihan dari negara terhadap pesantren. Menurutnya, pada era Jokowi dan JK saat ini tidak menjadi masalah karena mereka sangat dukung dan positif terhadap perkembangan dan pembangunan pesantren.

Namun bukan tidak mungkin, di masa mendatang ada rezim yang tidak suka dengan pesantren. Maka mereka lalu mengintervensi, mendikte, dan mengekang kebebasan pesantren.

"Kalau nanti kapan-kapan rezimnya beda kemudian tidak senang pesantren, intervensi terlalu jauh berdasarkan UU. Nah itu, jangan sampai," jelas Said.

Dia menegaskan NU punya beberapa pengalaman dalam menolak kehadiran UU atau aturan terkait pesantren. Pada era Kiai Bisri Syansuri yang merupakan kakek Gus Dur, sempat menolak pengaturan pesantren. Pada zaman Gus Dur sendiri juga menolak adanya UU Pesantren. Saat ini, niat mengatur pesantren kembali muncul.

Dia menegaskan PBNU belum mengambil sikap resmi. PBNU ingin melihat apa isi dan ke mana arah pembuatan RUU Pesantren tersebut.

"Syukur kalau semuanya positif untuk membesarkan atau menghidupi pesantren," kata Said.

Dia juga menyoroti masalah pembagian anggaran jika UU Pesantren benar-benar ada. Pasalnya, ada 27.000 pesantren di seluruh Tanah Air. Jika ada anggaran maka harus dibagi kepada semua pesantren tersebut. Kalau ada yang tidak dapat, pasti akan menimbulkan gejolak.

Belum lagi kemampuan pesantren dalam membuat laporan atas dana yang diterima. Sumber daya manusia yang terbatas akan membuat kesulitan tersendiri ketika ada anggaran dan diwajibkan membuat laporan keuangan.

"Anggaran nanti juga harus diperhatikan, kan tidak mungkin sekaligus merata. Jangan sampai ada yang dapat ada yang enggak, karena nanti menimbulkan konflik," tuturnya.

Dia menegaskan masalah RUU Pesantren akan dibahas dalam pertemuan musyawarah nasional alim ulama NU di Banjar, Jawa Barat, pada akhir Februari mendatang. Acara itu rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

 



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE