Peneliti Bisa Kabur Jika Pasal Pidana RUU Sisnas Iptek Dilanjutkan

Peneliti Bisa Kabur Jika Pasal Pidana RUU Sisnas Iptek Dilanjutkan
Tim peneliti muda dari Universitas Diponegoro Semarang memborong medali emas dalam dua lomba penemuan tingkat internasional di Jepang dan Korsel. ( Foto: Suara Pembaruan/Stefy Thenu )
Ari Supriyanti Rikin / IDS Jumat, 15 Maret 2019 | 11:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pasal pidana dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) dinilai bakal memicu malapetaka dalam dunia penelitian di Indonesia. Alasannya, pasal pidana ini bisa mengancam dan mengungkung peneliti dalam dan luar negeri.

Beberapa peneliti pun meminta agar pasal itu dikaji atau dicabut. Sekretaris Jenderal Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), Berry Juliandi menyebut, kungkungan berkreasi dikhawatirkan akan membuat peneliti enggan melakukan riset. Hal itu ia katakan di sela-sela diskusi terbatas Pandangan AIPI terhadap Isu Kelembagaan, Pendanaan, Sanksi Pidana dalam RUU Sisnas Iptek di Jakarta, Kamis (14/3). 

Lalu, jika kesempatan lebih terbuka di luar negeri, peneliti dalam negeri bisa pindah ke negara lain. Sebab, negara lain di Eropa dan Singapura justru membuka kolaborasi riset dengan negara lain. ALMI menyayangkan dengan hadirnya dua pasal ini, Indonesia justru akan mundur ke belakang.

Menurutnya, sanksi tersebut sebenarnya merupakan upaya pemerintah memagari tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap riset kolaborasi dengan pihak asing. Namun ia menyayangkan adanya rencana pasal tersebut. ALMI pun mendesak agar pasal tersebut dihapus.

Ia menjelaskan, dalam skema material transfer agreement (MTA) juga sudah ada aturan dan sanksinya. Sehingga baginya, tidak perlu lagi aturan atau sanksi baru. Dalam dunia penelitian, sanksi terberat bagi peneliti yang melakukan penyimpangan adalah dikucilkan dari lingkungan ilmiah internasional.

"Justru sanksi ini lebih ampuh dan memberatkan bagi peneliti," tandasnya.

Selain itu kata Berry, aturan sanksi ini bisa menjadi pasal karet, tidak hanya bagi peneliti asing, tetapi juga bagi peneliti Indonesia. Aturan sanksi ini menimbulkan kerisauan dan jika benar sanksi itu tetap diatur, maka akan menjadi beban bagi peneliti Indonesia.



Sumber: Suara Pembaruan