RUU Sisnas Iptek Perlu Dielaborasi Lagi

RUU Sisnas Iptek Perlu Dielaborasi Lagi
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan RISTEKDIKTI Muhammad Dimyati memberikan materi saat acara Kerja Sama Seminar & Diskusi Ilmiah Kebijakan dan Strategi Riset dan Publikasi Ilmiah Perguruan Tinggi di UPH, Karawaci, Tangerang, Banten, Kamis 21 Februari 2019. Acara ini diselenggarakan untuk mendorong Perguruan Tinggi meningkatkan riset dan inovasi sesuai dengan program pemerintah. ( Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah )
Ari Supriyanti Rikin / IDS Jumat, 15 Maret 2019 | 12:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pasal pidana dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) dinilai bakal memicu malapetaka dalam dunia penelitian di Indonesia. Alasannya, pasal pidana ini bisa mengancam peneliti dalam dan luar negeri.

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Muhammad Dimyati yang ikut dalam pembahasan RUU Sisnas Iptek ini mengatakan, dari delapan butir utama yang didiskusikan dengan Panitia Kerja RUU Sinas Iptek, salah satunya terkait dengan sanksi.

"Artinya dari rumusan yang ada perlu dijelaskan dan dielaborasi sedikit agar tidak terjadi miss interpretasi (salah penanggapan)," kata Dimyati di sela-sela diskusi terbatas Pandangan AIPI terhadap Isu Kelembagaan, Pendanaan, Sanksi Pidana dalam RUU Sisnas Iptek di Jakarta, Kamis (14/3).

RUU Sisnas Iptek adalah RUU usulan pemerintah. RUU Sisnas Iptek ini disiapkan untuk menggantikan UU No 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Iptek. Undang-Undang ini dianggap sudah tidak mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pembahasan RUU Sisnas Iptek diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola riset dan inovasi di Indonesia.

Saat ini RUU Sisnas Iptek dalam pembahasan panitia kerja dan kemungkinan akan disahkan tahun ini. Sesuai dengan amanat UU No 8 Tahun 1990 tentang AIPI, maka AIPI pun bertanggung jawab untuk memberikan sikap dan masukan terhadap perkembangan iptek di Indonesia.

AIPI memandang ada tiga isu, penting yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan ekosistem iptek di Indonesia yakni kelembagaan, pendanaan dan sanksi pidana.

Sementara itu, terkait izin penelitian, Dimyati menyebut, saat ini proses perizinan penelitian asing ke Indonesia sudah dipermudah dan diproses lebih cepat. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi peneliti asing untuk tidak terlebih dahulu melapor ke Kemristekdikti.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pun lanjutnya, sudah menyurati seluruh rektor di semua perguruan tinggi di Indonesia untuk mematuhi aturan kolaborasi riset dengan pihak asing. Salah satunya, peneliti asing wajib mengantungi izin peneliti.

Perguruan tinggi setempat juga harus menjadi mitra setara dalam kolaborasi riset tersebut.



Sumber: Suara Pembaruan