Kemdikbud Siapkan Konten UN Khusus untuk Daerah Bencana

Kemdikbud Siapkan Konten UN Khusus untuk Daerah Bencana
Ujian nasional berbasis komputer. (Foto: Antara)
Maria Fatima Bona / IDS Jumat, 22 Maret 2019 | 13:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud),Totok Suprayitno mengatakan, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) baik berbasis komputer (UNBK) maupun kertas pensil (UNKP) untuk semua jenjang akan berlangsung mulai 25 Maret hingga 21 Mei mendatang.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud, Totok Suprayitno mengatakan, secara umum, UN 2019 tidak memiliki perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk tingkat kesulitan soal. Namun, khusus untuk daerah bencana, Kemdikbud akan melakukan perubahan konten dan skema soal.

Pemerintah membuat kebijakan khusus bagi penyelenggaraan UN di daerah terdampak bencana seperti Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Lombok Utara. Konten soal UN akan disesuaikan dengan kondisi pembelajaran yang terjadi di sekolah-sekolah di daerah terdampak bencana tersebut. 

“Soal untuk daerah bencana disusun tidak serupa dengan soal UN yang disediakan saat ini, tetapi disesuaikan oleh kesiapan siswa” ujar Totok pada Konferensi Pers Persiapan UN di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Ia menjelaskan, soal-soal berbasis higher order thinking skills (HOTS) tidak mengalami peningkatan jumlah yaitu 10-15% untuk penalaran, 50-60% untuk aplikasi, dan 25-30% untuk pengetahuan dan pemahaman.

Dari hasil pantauan terakhir, provinsi NTB yang terdampak gempa menyatakan siap untuk mengikuti UN sesuai jadwal dengan konten soal yang sama. Pasalnya, meski tertimpa bencana, para siswa tidak kehilangan banyak waktu untuk belajar, sehingga materi pembelajaran tuntas.

Sementara di Palu dan Donggala, banyak siswa mengalami kehilangan waktu, sehingga konten soalnya dirancang khusus. Sedangkan khusus untuk Papua, Totok menuturkan, secara pembelajaran tidak terkendala, tetapi Kemdikbud mempertimbangkan kesiapan psikologis siswa.

Untuk itu, Kemdikbud menyesuaikan jadwal pelaksanaan UN. Meski secara nasional UN akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, Kemdikbud tidak memaksa sekolah untuk mendorong siswa melaksanakan sesuai jadwal. Pemerintah menyediakan kesempatan UN susulan atau adanya jadwal UN tambahan sesuai dengan kondisi Papua.

Meski begitu, pemerintah juga tidak mengabaikan siswa yang siap untuk mengikuti UN. Mereka tetap akan difasilitasi.

“UN akan tetap diadakan sesuai dengan jadwal secara umum. Bagi siswa di daerah Sentani Papua, apabila ada yang siap untuk melaksanakan UN sesuai dengan jadwal, pemerintah menfasilitasi, “ jelasnya.

Menurut Totok, untuk kesiapan sarana dan prasarana (sarpras) di Papua, pemerintah memperbaruinya setiap hari. Sejauh ini untuk pelaksanaan UN Berbasis Komputer (UNBK), terdapat beberapa sekolah yang menumpang atau mengikuti UNBK di sekolah lain dalam radius yang telah ditentukan. Dengan begitu, ini tidak akan merugikan siswa. “Berdasarkan data terakhir ada satu sekolah yang akan mengikuti UN di sekolah lain, ini tidak masalah,” ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan