Lulusan SMK Banyak Menganggur, Pemerintah Tingkatkan Kompetensi Lulusan

Lulusan SMK Banyak Menganggur, Pemerintah Tingkatkan Kompetensi Lulusan
Siswa SMK melakukan ujian praktik. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / JAS Senin, 13 Mei 2019 | 21:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Persentase lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menganggur menempati urutan teratas dalam data pengangguran di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Setiap tahun, SMK menghasilkan lulusan sekitar 1,4 juta orang, namun tidak semuanya masuk perguruan tinggi atau terserap dalam dunia kerja.

Karena itu, pemerintah untuk lima tahun ke depan akan fokus pada peningkatan sumber daya manusia, termasuk berupaya meningkatkan kompetensi lulusan SMK.

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemko PMK), Agus Sartono, mengatakan, pendidikan SMK memang dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja. Meski tak tertutup kemungkinan bahwa lulusan SMK bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.

Peningkatan kompetensi lulusan SMK perlu dipercepat agar produktivitas dan daya saing industri tenaga kerja makin berkualitas. Saat ini, kata Agus, program SMK Industri telah melibatkan sebanyak 2.612 SMK dan 855 industri. Namun, program masih perlu diperluas (scale up) mengingat jumlah siswa yang begitu besar.

Pemerintah menargetkan program ini akan menjangkau hingga 5.000 SMK. Fokus pengembangan program ini mencakup 4 sektor yakni manufaktur, pertanian, pariwisata, dan konstruksi.

Menurut Agus, setiap tahun jumlah lulusan SMA dan SMK lebih dari 3,5 juta, sedangkan yang bisa ditampung di perguruan tinggi hanya sekitar 1,8 juta. Sisanya sekitar 1,6 jutaan masuk ke pasar tenaga kerja.

Kondisi ini telah berlangsung sejak 10 tahun terakhir. Alhasil, profil angkatan kerja di dalam negeri tidak mengalami perbaikan. Sebanyak 65 persen angkatan kerja lulusan SD/SMP dan 25 persen lulusan SMA/SMK serta 10 persen lulusan perguruan tinggi.

“Kondisi ini harus diperbaiki agar bonus demografi dapat maksimal. Caranya dengan peningkatan kapasitas perguruan tinggi, baik universitas maupun politeknik (poltek),” kata Agus dalam temu media di Kantor Kemko PMK, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Agus menambahkan, berkaca dari negara maju seperti Jerman, pendidikan vokasi dalam hal ini politeknik menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus menjamin pertumbuhan ekonomi. Proporsi antara politeknik dengan perguruan tinggi di sana pun seimbang. Kini saatnya bagi pemerintah untuk membangun politeknik baru maupun meningkatkan kualitas dan kapasitas politeknik yang sudah ada.

Saat ini, menurut Agus, kapasitas politeknik dan sekolah vokasi sekitar 975.000 atau kurang dari 325 mahasiswa per tahunnya. Pembangunan politeknik baru sebaiknya dilakukan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan cara itu, maka masalah penyediaan lahan bisa teratasi, kemudian jaminan tempat magang siswa, mobilitas atau ketersediaan tenaga ahli dan jaminan keterserapan lulusan menjadi lebih baik,” kata Agus.



Sumber: Suara Pembaruan