Pemerintah Akan Tingkatkan Standar Penguasaan Literasi

Pemerintah Akan Tingkatkan Standar Penguasaan Literasi
Hari Aksara Internasional 2019 di Makassar ( Foto: Suara Pembaruan / Maria Fatima Bona )
Maria Fatima Bona / IDS Senin, 9 September 2019 | 11:15 WIB

Makassar, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, selain menuntaskan masalah buta aksara, dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing, pemerintah juga akan meningkatkan standar literasi.

Literasi yang dimaksud tidak hanya fokus pada aktivitas membaca, menulis, dan berhitung (calistung) saja. Pengembangan literasi harus meningkat sesuai dengan kebutuhan abad 21, yaitu literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, dan budaya kewargaan.

“Pada era ini tidak cukup membina masyarakat dengan sekadar membaca, menulis, dan berhitung, melainkan harus betul-betul bisa memanfaatkan kemampuan literasinya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari, maupun berbangsa dan bernegara,” kata Muhadjir pada peringatan Hari Aksara Internasional Ke-54 yang bertemakan “Ragam Budaya Lokal dan Literasi Masyarakat” di Lapangan Karebosi, Makassar, Sabtu (7/9).

Muhadjir juga menyebutkan, semangat memberantas buta aksara ini telah dinyalakan oleh Bung Karno sejak awal kemerdekaan. Dia menambahkan, sejak Indonesia merdeka, pemerintah fokus pada pemberantasan buta huruf, termasuk pembangunan pembangunan sekolah dasar inpres (SDI) secara besar-besaran supaya masyarakat melek huruf dengan target sangat signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) survei sosial market ekonomi nasional 2018, total buta aksara Indonesia hanya 1,93% atau 3.290.490 orang berusia 15-59 tahun.

Akan tetapi pada era revolusi industri 4.0 ini, harus ada peningkatan literasi karena standar pendidikan yang diterapkan pada SD Inpres tidak relevan lagi dan harus ditingkatkan. “Makanya saya sampaikan literasi saat ini tidak cukup hanya calistung. Tapi harus literasi yang lebih fungsional lagi termasuk digital, keuangan, dan budaya,” terang Muhadjir.

Nonformal
Sementara itu, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Kemdikbud, Harris Iskandar mengatakan, terdapat enam literasi dasar yang harus dikuasai oleh semua orang dewasa di dunia untuk menyiapkan SDM unggul dan terampil.

Oleh karena itu, pendidikan nonformal juga memiliki peran untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengalaman kerja praktik, seperti pada program Pendidikan Kesetaraan Paket C.

“Jadi semua yang ikut paket C sekarang ini akan mendapatkan layanan keterampilan khusus sehingga lulusnya akan mendapatkan ijazah negeri paket C yang setara SMA, dilindungi oleh negara, serta berlaku di perguruan tinggi, di dunia usaha, dan laku juga secara kompetensi,” jelas Harris

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengemukakan bahwa Komisi X DPR RI siap memberikan dukungan kepada dunia pendidikan nonformal dan informal dalam bentuk anggaran atau kebijakan khusus yang nantinya akan berdampak kepada para alumni kursus.

“Anggaran sudah jauh meningkat. Namun kalau dibandingkan pendidikan formal tentu saja jauh. Tetapi jika kita bandingkan dengan 5 tahun terakhir itu sudah sangat meningkat. Tahun ini ada Rp 8,3 triliun untuk pusat dan daerah. Apalagi kita yang perempuan ya sebab bagi perempuan, kesempatan untuk pemerataan akses pendidikan dan pengetahuan itu bisa terjadi. Apalagi tadi yang ibu-ibu yang mungkin tadinya buta aksara sekarang jadi bisa baca tulis. Itu luar biasa dan sudah ikuti tren dan pasar yang berkembang” jelas Hetifah.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah, mengatakan, persoalan buta aksara merupakan masalah besar yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya di provinsi Sulsel. Berdasarkan data dari BPS, IPM Sulsel pada 2018 mencapai 70,90.

Berdasarkan peta per daerah, IPM di provinsi tersebut termasuk positif karena sebagian sudah berstatus tinggi. Dari 24 kabupaten/kota, tinggal 11 kabupaten dengan status sedang, 7 daerah berstatus tinggi yaitu Parepare, Palopo, Luwu Timur, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Barru, dan Kota Makassar yang merupakan satu-satunya yang berada di level sangat tinggi.

“Gerakan literasi sekarang ini menjadi gerakan yang terus disosialisasikan pada setiap lapisan masyarakat. Kegiatan literasi merupakan suatu bentuk hak dari setiap orang untuk belajar di sepanjang hidupnya, di mana harapannya adalah dengan kemampuan literasi yang meningkat maka kualitas hidup masyarakat juga bisa ikut meningkat. Efek ganda yang dimilikinya juga bisa membantu pembangunan berkelanjutan seperti pemberantasan kemiskinan, pertumbuhan penduduk, dan peningkatan angka harapan hidup. Akhirnya, dengan semangat peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2019 ini, marilah kita berupaya bersama-sama untuk membebaskan bangsa kita dari buta aksara,” tutur Nurdin.



Sumber: Suara Pembaruan