Kelola Anggaran 7,1%, Kemdikbud Fokus pada Guru

Kelola Anggaran 7,1%, Kemdikbud Fokus pada Guru
Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla bersama anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK) menyanyikan lagu "Jasamu Guru" di sela-sela acara Pelatihan Akbar Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis, 5 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Carlos KY Paath )
Maria Fatima Bona / EAS Kamis, 12 September 2019 | 15:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) hanya dipercaya mengelola 7,1% atau Rp 35,7 triliun dari dana anggaran pendidikan 2020 sebesar Rp 505,75 triliun. Dana pendidikan 2020 tersebut, dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, jumlahnya lebih lecil dari yang diajukan, yakni sebesar Rp 63 triliun.

Dikatakan Mendikbud di sela-sela rapat kerja dengan Komisi X, tentang Penyesuaian RKA/L sesuai dengan pembahasan Badan Anggaran di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2019), awalnya kementerian mengajukan anggaran untuk menjalankan sejumlah program prioritas senilai Rp 63 triliun. Faktanya, mendatang kementerian hanya mendapatkan setengah dari yang diusulkan.

"Dengan anggaran ini, kami akan fokus pada SDM sumber daya manusia (SDM), yakni guru dan tenaga kependidikan. Semoga pada 2020 ini dilanjutkan dengan baik untuk meningkatkan profesional dan kapabilitas guru," ujar Muhadjir.

Jika mengacu pada amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pemerintah harus mengalokasikan anggaran pendidikan senilai 20% dari APBN. Belum lama ini, pemerintah telah memutuskan ada peningkatan fungsi anggaran pendidikan 2019 yakni dari Rp 492,5 triliun menjadi Rp 505.75 triliun pada 2020 mendatang.

Sayangnya, kenaikan anggaran fungsi pendidikan ini tidak sepenuhnya dikelola oleh Kemdikbud dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), sebagai penyelenggara pendidikan. Dana pendidikan juga disebarkan ke beberapa kementerian dan lembaga (K/L). Alhasil keduanya hanya mengelola anggaran senilai Rp 76 triliun, dengan rincian Kemdikbud mendapat pagu Rp 35,7 triliun atau sekitar 7,1%, dan Kemristekdikti mendapat Rp 41,5 atau 8,2% dari total keseluruhan anggaran pendidikan.

 

Mendikbud mejelaskan mengapa ia fokus kepada guru dan tenaga kependidikan, bukan pada fasilitas dan sarana pendidikan. Ia mengatakan untuk urusan pembangunan ruang kelas baru, sekolah baru, dan pembangunan infrastruktur lainnya seperti gedung sekolah secara keseluruhan, dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(Kem-PUPR). Pasalnya, selama ini dengan dana yang terbatas Kemdikbud sulit untuk memenuhi revitalisasi sekolah.

Selain itu, Muhadjir juga menuturkan, anggaran yang jauh dari harapan akan menurunkan target yang harus dicapai, karena akan terkendala anggaran. Di sisi lain kemdikbud ingin optimal dengan program prioritas, tetapi jika tidak cukup anggaran harap maklum.
"Standar pencapaian output dan outcome-nya nanti kita sesuaikan. Bisa jadi kita akan menurunkan target,” ucapnya.

Satu Pintu
Pada kesempatan sama, ketika ditanya apakah sebaiknya anggaran pendidikan sepenuhnya dikelola oleh Kemdikbud, Muhadjir menuturkan, hal tersebut tidak akan terjadi karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

Dalam hal ini, pendidikan menjadi pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). Otomatis anggaran juga harus dibagi untuk pemda/kota. Menurut Muhadjir, anggaran pendidikan dapat dikelola satu pintu yakni Kemdikbud. Namun hal tersebut bergantung kebijakan pengambilan keputusan.

Sementara itu, Pimpinan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Sutan Adil Hendra mengatakan, berdasarkan keputusan sidang, komisi X menyetujui alokasi anggaran belanja Kemdikbud pada RAPBN 2020 senilai Rp 35,7 triliun.
Sutan mengakui, jika diihat dari total anggaran pendidikan secara keseluruhan, RAPBN yang diterima Kemdikbud maupun Kemristekdikti sangat sedikit.

"Anggaran yang diterima Kemdikbud ini jika dilihat dari banyaknya ruang kelas yang rusak, kebutuhan tenaga kependidikan dan guru, tentu tidak cukup tapi ada transfer daerah. Jadi fokus kita sekarang pada pengawasan transfer daerah,” terang Sutan kepada Beritasatu.com.

Sutan menuturkan, perlu pengawasan untuk dana transfer daerah, agar pemda benar-benar mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di masing-masing daerah. Pasalnya, masih banyak pemda yang belum menjadikan pendidikan program prioritas, sehingga mereka belum sepenuh hati untuk menentukan anggaran pendidikan 20%.

"Bicara pendidikan ini, tentu berhubungan dengan ruang kelas baru, siswa bertambah, kurikulum dan hal lainnya. Jadi meningkatkan mutu pendidikan ini butuh anggaran kalau tidak ada anggaran itu tidak masuk akal,” ucapnya.



Sumber: Suara Pembaruan