Kampus Berkualitas Minta Diperbolehkan Akreditasi Mandiri

Kampus Berkualitas Minta Diperbolehkan Akreditasi Mandiri
Dirjen Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi (SDID), Ali Ghufron ( Foto: maria fatima bona )
Maria Fatima Bona / IDS Selasa, 29 Oktober 2019 | 14:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rektor Universitas Tarumanagara (Untar), Prof Agustinus Purna Irawan mengatakan, untuk mengurangi beban anggaran negara untuk perguruan tinggi (PT), pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) diminta untuk membuat kebijakan yang mendukung PT. Caranya, memberi kepercayaan pada PT untuk mandiri.

Kemandirian yang maksud adalah PT berkualitas yang berakreditasi A bisa melakukan akreditasi mandiri terhadap program studi (prodi) yang dibuka oleh PT tersebut. Sementara yang terjadi saat ini, akreditasi institusi hingga prodi masih menjadi wewenang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang kadang terkendala anggaran.

“Pemerintah harus memberikan kepercayaan karena institusi yang berakreditasi A tentu bisa mengelola sendiri. Ini semua sudah bagus, namun tetap saja larinya ke pemerintah dan BAN-PT. Kadang-kadang kami tidak memiliki uang cukup atau uang belum keluar dari anggaran, sehingga nasib prodi yang diusulkan untuk akreditasi enggak tentu,” kata Agustinus kepada SP usai upacara bendera dan pembacaan deklarasi mahasiswa Untar Jakarta, Senin (28/10).

Menurut Agustinus, apabila pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada PT dengan akreditasi A atau sangat baik tentu itu akan mengurangi beban pemerintah. Pasalnya, perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) memiliki sangat banyak prodi. Apabila ada akreditasi mandiri, pemerintah tidak akan terbebani dengan alokasi dana akreditasi.

Kemudian, untuk perguruan tinggi swasta (PTS) yang berakreditasi A, pemerintah sebaiknya juga memberi perlakuan yang sama. Sebab, selama ini PTS menyelenggarakan pendidikan secara mandiri tanpa ada bantuan alokasi dana dari negara. Seharusnya negara memberi kemudahan melalui regulasi akreditasi prodi.

Seperti diketahui, saat ini PT dengan akreditasi A mencapai 100 PT dari total 4.735 PT yang terdaftar di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, untuk mengantisipasi terjadi penurunan mutu, Agustinus menuturkan, dalam memberi kepercayaan kepada PT, pemerintah harus memberikan persyaratan yang ketat beserta sanksi. Dengan begitu, PT yang akreditasi institusinya mendadak turun, misalnya dari A ke B, bisa langsung dicabut izin kemandiriannya.

“Jadi dengan memberi kebebasan, pemerintah tetap hadir dengan rambu-rambu ketat untuk menjaga mutu,” ujarnya.

Apabila kemandirian tersebut terlaksana, maka anggaran negara yang dialokasikan untuk PT berakreditasi A dapat dialokasikan untuk membantu PT yang masih berakreditasi di bawah itu untuk segera berubah.

“Alokasi dana dapat dimanfaatkan untuk PT masih butuh pertolongan untuk naik kelas, yakni C dibantu menjadi B, dan B menjadi A. Sementara A yang mandiri tinggal dievaluasi, jangan disamakan dengan akreditasi C dan B,” ujarnya.

Kurang Percaya
Dirjen Sumber Daya Iptek, dan Pendidikan Tinggi (SDID) Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Ali Ghufron Mukti menyambut baik usulan dari praktisi pendidikan ini. Akan tetapi, menurutnya, PT tersebut harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pemerintah.

Ia menambahkan supervisi diperlukan untuk menjaga mutu. Dengan memberikan kemandirian kepada PT, maka itu tidak hanya mengurangi beban negara tetapi juga bagian dari percepatan. Hal ini berkaca dari negara-negara maju yang kampusnya memiliki otonomi sangat kuat.

Meskipun sepakat, Ghufron menilai, hal sama belum didapat diterapkan di Indonesia karena masih ada kekurangan kepercayaan pada lembaga PT.

“Dari jumlah 4.735 PT, ada beberapa yang kurang bisa dipercaya. Bagaimana merekrut mahasiswanya, lalu ditemukan ada yang tidak ikut kuliah tapi ikut wisuda. Belum lagi ada ijazah palsu zaman dulu ya,” kata Ghufron usai acara Malam Anugerah Diktendik Berprestasi 2019 di Hotel Harris Vertu Harmoni, Jakarta, Senin (28/10) malam.

Ghufron menyebutkan, PTN-BH yang saat ini memiliki akreditasi A masih tetap diatur pemerintah karena terhalang regulasi. Pasalnya, ada pemeriksaan keuangan yang begitu ketat terkait penyelenggaraan PTN-BH dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, perlu adanya perubahan regulasi karena banyak tenaga dihabiskan PT untuk melakukan pertanggungjawaban.

“Menurut saya harus ada diberi manajemen khusus, jadi ada tata kelola khusus tentang pertanggungjawaban keuangan di seluruh PT dan tidak disamakan dengan birokrasi biasa. Kalau disamakan, setiap satu sen rupiah pengeluaran harus ada buktinya, sehingga semua, termasuk peneliti sibuk mengeluarkan bukti bahwa dia mengeluarkan keuangan dengan benar,” ucapnya.



Sumber: Suara Pembaruan