PGRI Rumuskan Model Pendidikan Indonesia

PGRI Rumuskan Model Pendidikan Indonesia
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia(PB PGRI) Prof Unifah Rosyidi. ( Foto: Suara Pembaruan/Fatima Bona )
Maria Fatima Bona / CAH Selasa, 19 November 2019 | 09:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof Unifah Rosyidi mengatakan, menyambut Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT ke-74 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), pihaknya akan memberikan masukan kepada pemerintah sebagai tanggungjawab moral dalam mempersiapkan guru pada era revolusi industri 4.0 ini.

Unifah menuturkan, rumusan persiapan guru ini berdasarkan pemikiran para ahli pendidikan yang disepakati bersama mulai dari kurikulum di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan(LPTK) pencetak guru hingga pengembangan keprofesian yang berkelanjutan.

“PGRI fokus pada pendidikan dasar hingga menengah, jadi kita mau narik angle-nya mulai dari persiapan di LPTK sampai pengembangan keprofesian keberlanjutannya. Kami juga mau lihat studi kasus practical experience seperti yang dialami oleh wali kota Tangerang terkait dengan guru saat ini,” kata Guru Besar bidang Pendidikan di Univeristas Negeri Jakarta (UNJ) disela-sela Terbatas Para Ahli Pendidikan Pengurus Besar PGRI di Gedung PGRI, Jakarta, Senin(18/11/2019).

Unifah menambahkan, hasil rumusan bersama ini untuk membentuk model (grand desain) pendidikan Indonesia yang selama ini terkendala dengan konsistensi. Dijelaskan dia, rancangan pendidikan Indonesia sebetulnya telah dibuat, tetapi, setiap ada pergantian, selalu ada beberapa hal yang telah dirancang dihilangkan. Padahal secara keseluruhan pemikiran-pemikiran yang telah dituangkan dalam rancangan grand desain pendidikan sebelumnya selalu ada keberlanjutan dan saling berkaitan dengan situasi pendidikan saat ini.

Unifah menyebutkan, dalam grand desain yang sedang dirancang ini juga menyoroti dua masalah besar guru saat ini, yakni kekurangan dan kualitas guru. Dalam hal ini, PGRI mendorong pemerintah pusat untuk serius menyelesaikan masalah kekurangan guru. Pasalnya, hingga saat ini ruang-ruang kelas diisi oleh guru honorer karena sekolah kekurangan guru akibat tingginya guru usia pensiun.

Kendati demikian, Unifah berharap pemerintah dalam penyelesaian kekurangan guru ini juga mempertimbangkan para guru honorer yang telah lama mengabdi puluhan tahun dan memenuhi persyaratan diangkat menjadi guru tetap.

“Kekurangan guru ini harus menjadi perhatian serius. Pemerintah juga harus menghormati guru yang sudah mengabdi puluhan tahun. Apakah ada cara mereka yang memang kualifikasinya memenuhi ini dijadikan guru tetap agar kesejahateraan terpenuhi,”ujarnya.

Unifah juga meminta pemerintah untuk tidak diskriminatif terhadap guru honorer. Pasalnya, meski status mereka bukan PNS, para guru honorer juga harus diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Pasalnya, selama ini pelatihan masih fokus pada guru PNS. Sedangkan jumlah guru honorer yang mengisi kekosongan kelas lebih banyak. Dalam hal ini, Unifah juga mendorong pemerintah daerah (pemda) yang telah merekrut guru honorer untuk ikut bertanggung jawab meningkatkan kualitas guru honorer.

Selanjutnya, terkait dengan skema pelatihan, Unifah menuturkan, pelatihan yang harus dilakukan dalam mempersiapkan guru ini harus fokus untuk mengubah konsep pemahaman guru tentangan pengajaran yang dimulai dari literasi dasar, yakni menanamkan Calismaturtung(Membaca, Menulis, Menyimak, Menutur dan Berhitung) sebagai sebuah kebiasaan. Dengan begitu, akan berhasil ketika menerapkan 4C(Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, dan Creativity and Innovation).

“Jadi literasi dasar menghitung awal itu bukan hanya terkait matematika, tetapi literasi data juga sehingga anak-anak diarahkan untuk berpikir logis dan mulai diajarkan tentang remunerasi. Itu harus diajarkan kepada anak untuk melatih berpikir logis baru kemudian ke arah literasi data,” ujarnya.

Lebih lanjut, Unifah menyebutkan, disamping literasi dasar dan 4C, para guru juga harus diajarkan untuk memiliki literasi kemanusiaan dan sosial untuk menghadapi tantangan global agar peran guru tidak tergantikan oleh teknologi.

Pendapat senada juga disampaikan oleh pakar pendidikan dari Universitas Terbuka (UT) Prof Tian Belawati. Dia mengatakan, para pengelola LPTK harus melengkapi semua mata kuliah dengan literasi dasar serta literasi kemanusiaan dan sosial. “Intinya guru harus memiliki pemahaman dan kemampuan untuk berinterkasi sebagai seorang individu, karena mendidik manusia seutuhnya itu berhubungan dengan interaksi dan melalui literasi sosial ini para guru bisa menularkan kepada anak-anak didiknya,” ujar Tian.



Sumber: Suara Pembaruan