Terima Doktor Kehormatan ke-14, JK: Sampaikan Terima Kasih kepada ITB

Terima Doktor Kehormatan ke-14, JK: Sampaikan Terima Kasih kepada ITB
Wakil Presiden ke-10 dan 12, Muhammad Jusuf Kalla (JK) menerima gelar doktor kehormatan dari ITB, Senin (13/1/2020. Gelar tersebut merupakan yang ke-14 diterima JK. (Foto: Beritasatu Photo / Adi Marsiela)
Adi Marsiela / RSAT Senin, 13 Januari 2020 | 17:17 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12, Muhammad Jusuf Kalla (JK) menerima gelar doktor honoris causa atau doktor kehormatan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin (13/1/2020). Gelar ini merupakan yang ke-14 kalinya sejak pertama kali dianugerahi doktor kehormatan pertamanya pada tahun 2007 oleh Universitas Malaya, Malaysia.

Dalam orasi ilmiahnya, JK menyatakan rasa hormat dan terima kasihnya kepada ITB atas pemberian gelar tersebut.

Menyoal program konversi bahan bakar minyak tanah ke LPG, JK menyatakan, pemerintah memanfaatkan penelitian senilai Rp 60 juta untuk kemudian menjalankan kebijakan tersebut.

Penelitian itu melibatkan Universitas Trisakti yang mendapatkan dana Rp 50 juta dan sisanya untuk membeli kompor dan gas. “Ini penelitian paling murah untuk program triliunan,” kata JK yang sengaja memilih campuran warna kuning dan hijau untuk tabung gas LPG ukuran tiga kilogram agar tidak dimaknai mewakili partai politik tertentu.

“Ada satu daerah yang menolak pemerintah daerahnya, saya dilaporin, tidak apa. Tinggalkan saja. Seluruh kabupaten kota lain ikut, kita naikkan harga minyak tanah. Jadi tidak perlu paksa-paksa (akhirnya pemerintah daerah itu ikut juga),” kata JK soal penolakan saat konversi minyak tanah tersebut.

JK juga berbagi perannya terkait peningkatan kemampuan produksi badan usaha milik negara strategis bidang pertahanan. Dia memberi contoh PT Pindad yang awal tahun 2000-an belum bisa menyediakan kendaraan tempur layak bagi prajurit TNI.

“Dalam operasi militer seperti di Aceh, TNI memanfaatkan mobil biasa dilapisi batang kelapa atau plat baja sebagai kendaraan pengangkut tentara. Pada saat bersamaan, kita tidak punya keleluasaan fiskal untuk pengadaan,” tutur JK.

Berkaca dari kondisi tersebut, dia mendatangi Pindad untuk melihat kapasitas produksinya. “Saat itu Pindad tidak punya sistem industri dan kapabilitas untuk produksi panser. Dalam berbagai pameran ada panser prototype yang dibuat tapi tidak bisa diproduksi dan operasional di lapangan,” terangnya.

Setelah melakukan analisa dan mempelajari komponen utama panser, JK berkesimpulan dibutuhkan baja anti peluru, mesin, elektronik, persenjataan, dan chasis guna memproduksi kendaraan tempur tersebut.

“Kami undang beberapa pihak dengan keahlian di bidang itu, mengundang Pindad, PT Krakatau Steel, PT Len Industri, PT United Tractor, PT Bukaka serta pakar dari BPPT dan ITB serta kaveleri TNI. Sangat menggembirakan, semua punya keahlian yang dibutuhkan,” kata JK sembari menambahkan semuanya bisa diproduksi sendiri kecuali mesin dan persenjataan yang harus diimpor.

Dalam waktu singkat, tambah JK, PT Pindad bisa bertransformasi dari sebuah bengkel besar menjadi industri manufaktur persenjataan. Masalah pembiayaan juga bisa dipecahkan dengan mengundang Bank Rakyat Indonesia, BUMN bidang perbankan.

“Cara pikir konvensional, proyek (panser) tidak akan layak dapat pinjaman. Tapi dengan kreativitas finansial dan demi kepentingan nasional, program ini layak dibiayai. BRI minta jaminan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan minta rencana Bappenas, Bappenas minta usulan Departemen Pertahanan. Lantas mereka minta kebutuhan TNI. Proses birokrasi yang berbelit ini bisa tuntas dalam waktu tiga hari,” tegas JK.



Sumber: Suara Pembaruan