Ganjar: Puan Mampu Selesaikan Persoalan Bangsa dengan Kebudayaan

Ganjar: Puan Mampu Selesaikan Persoalan Bangsa dengan Kebudayaan
Ketua DPR Puan Maharani Nakhsatra Kusjala Devi menerima gelar Doktor HC dari Undip, Jumat (14/2/2020). ( Foto: Beritasatu.com / Primus Dorimulu )
Stefy Thenu / RSAT Jumat, 14 Februari 2020 | 21:19 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sangat mengapresiasi penganugerahan Doktor Honoris Causa kepada Ketua DPR, Puan Maharani oleh Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat (14/2/2020).

Menurut Ganjar, kiprah cucu Bung Karno dalam mengejawantahkan kebudayaan sangat besar terutama ketika menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dr (HC) untuk Puan Maharani merupakan Doktor Honoris Causa ke-13 Universitas Diponegoro sejak berdiri 63 tahun silam, yang memiliki konsen di bidang Kebudayaan dan Kebijakan Pembangunan Manusia.

Menurut Ganjar penganugerahan tersebut mencakup dua sektor, yakni kebudayaan dan politik.

"Ini menarik. Yang pertama adalah pemberian gelar Doktor Honoris Causa ini dari dua keilmuan, satu politik dan satu budaya," kata Ganjar kepada pers seusai rapat senat terbuka pengukuhan gelar tersebut di Auditorium Prof. Soedharto, Kampus Undip, Tembalang, Semarang.

Dalam penganugerahan tersebut, Dr. (HC). Puan Maharani menyampaikan pidato ilmiah 45 halaman yang berjudul "Kebudayaan Sebagai Landasan Untuk Membangun Manusia Indonesia Berpancasila Menuju Era Masyarakat 5.0".

Ganjar menilai, pidato tersebut sebagai implementasi salah satu poin Trisakti Bung Karno, berkepribadian di bidang kebudayaan.

"Pidato yang disampaikan Mbak Puan tadi menarik. Bagaimana mengembalikan persoalan-persoalan bangsa ini diselesaikan dengan cara kebudayaan," katanya.

Ternyata, lanjut Ganjar, selama Mbak Puan menjabat Menko PMK banyak sekali kerjaan-kerjaan teknokratis, di mana pendekatan kebudayaan dijadikan sebagai satu cara untuk menyelesaikan persoalan. Termasuk di sektor hulu yaitu di pendidikan termasuk dalam relasi politik.

"Mudah-mudahan tradisi ilmiah ini dikembangkan menjadi sebuah kebijakan publik," kata Ganjar.

Ganjar lantas menyebutkan beberapa kebijakan yang dikeluarkan Puan Maharani selama menjabat Menko PMK yang terealisasi di Jawa Tengah. Menurutnya, konsen kebijakan tersebut sangat terasa dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

"Hulunya kita bicara SDM bagus, sementara yang sifatnya lebih praktis bisa diwujudkan lewat pengurangan AKI AKB dan stunting. Di sisi lain ada usaha menyatukan Indonesia dengan menghormati kebudayaan yang berbeda dan diwujudkan dengan satu kata yaitu gotong royong," katanya.

Universitas Diponegoro menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa kepada Ketua DPR Puan Maharani. Puan menjadi tokoh ke-13 yang meraih gelar tersebut dari Undip.

Rektor Undip Prof Yos Johan Utama mengatakan, penganugerahan gelar Doktor Kehormatan bidang Kebudayaan dan Kebijakan Pembangunan Nasional semula diusulkan oleh DPP Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Ilmu Budaya (FIB), dan didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip).

Puan Maharani dinilai telah terbukti berkontribusi signifikan terhadap kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa, negara, serta umat manusia. Kontribusi itu dinilai terlihat dalam kedudukannya yang pernah menjabat Menko PMK pada pemerintahan Jokowi - JK.

Puan dianggap berperan dalam kebijakan penyusunan beberapa produk hukum seperti UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Indonesia juga produk hukum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.



Sumber: BeritaSatu.com