Skema PPDB Harus Proteksi Anak dari Keluarga Menengah Bawah

Skema PPDB Harus Proteksi Anak dari Keluarga Menengah Bawah
Ilustrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). (Foto: ANTARA FOTO)
Maria Fatima Bona / JAS Selasa, 30 Juni 2020 | 20:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Plt Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Hamid Muhammad mengatakan, dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), harus memproteksi anak dari keluarga menengah bawah atau tidak mampu untuk dapat bersekolah.

Hamid menyebutkan sejak hadirnya Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB, pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat kelompok menengah bawah yang selama ini tersingkir dengan sistem seleksi menggunakan nilai ujian nasional (UN). Sebab, yang selama ini memperoleh hasil nilai UN tinggi adalah anak yang berasal dari kelompok menengah atas.

Mereka dengan segala fasilitas bisa kursus sehingga secara sistem dapat masuk sekolah unggulan. Sementara masyarakat menengah bawah tersingkir dari sistem dan harus mendapat sekolah kurang bagus.

“Jadi masyarakat kelas bawah ini perlu kita proteksi. Itu alasan kita memperkenalkan sistem zonasi,”kata Hamid pada Konferensi Pers Bersama Kemdikbud dan Disdik DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Dalam hal ini, Hamid menegaskan afirmasi untuk masyarakat yang tidak mampu harus menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, mereka tidak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan sekolah di wilayahnya atau tersingkir di berbagai daerah karena tidak ada yang memproteksi mereka.

“Jadi kalau kelas menengah atas itu banyak pilihan. Itu kami pikirkan betul,”ujarnya.

Khusus untuk masalah kriteria usia, Hamid menyebutkan, kriteria usia telah diatur dalam Permendikbud tentang PPDB Tahun 2017 maupun Permendikbud tentang PPDB Nomor 44 Tahun 2019. Usia ini juga diturunkan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.

Dalam hal ini, apabila masyarakat mempersoalkan usia dalam jalur zonasi maka harus didiskusikan untuk mengubah PP tersebut. Pasalnya, penyusunan PP tersebut melibatkan semua kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah (pemda).

Hamid menuturkan, adanya perubahan skema PPDB ini memang memicu banyak keluhan yang diterima dari para guru, terutama mereka yang selama ini mengabdi di sekolah- sekolah sudah mapan atau sekolah favorit. Yang mana siswanya homogen dan pintar semua.

“Nah begitu tahun 2017, siswanya beragam dan kemampuannya beragam di situ sebenarnya kita mendorong guru untuk menangani siswa, baik itu untuk mengajar mereka level mereka. Jadi pasti istilahnya teaching in the right level (mengajar di tingkat yang tepat,red) menjadi hal baru yang harus dikuasai oleh para guru,” kata Hamid.

Hamid menuturkan, agar guru dapat mengajar di tingkat yang tepat ini, peran manajemen sekolah harus ditingkatkan sehingga ada clustering bagi anak dengan tingkatan berbeda. Namun clustering tersebut harus ada batasan sehingga tidak terus-menerus dilakukan karena apabila dalam satu atau dua semester siswa tersebut sudah berada dalam performa yang sama maka harus dileburkan kembali.

Adapun tujuannya agar anak-anak dari berbagai latar belakang dapat berinteraksi dan bersosialisasi. Sebab hal tersebut merupakan target yang ingin dicapai dari hadirnya skema zonasi.

Selanjutnya, Hamid menuturkan, Permendikbud tentang PPDB ini setiap tahun mengalami perubahan dan setiap perubahan selalu di sosialisasi kepada pemerintah daerah (pemda) dan memberikan ruang untuk menerjemahkan permendikbud sesuai dengan kondisi daerah.

“Jadi fleksibilitas dalam aturan itu kami berikan termasuk bagaimana menyesuaikan dengan kondisi masing-masing dengan tetap masalah transparansi dan akuntabilitas harus dibenahi,” ujarnya.

Ada pun perubahan yang dilakukan adalah permintaan penambahan kuota daya tampung per sekolah dari standar yang ditetapkan. Kata Hamid, sepanjang ada alasan yang menyakinkan, pihaknya memperbolehkan.

Bahkan hal ini pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya pada dua tahun lalu dengan meminta tambah kuota, yakni dari 32 menjadi 36 peserta. “Itu saya perbolehkan kalau tidak aspirasi masyarakat untuk masuk sekolah negeri tidak akan tertampung,” ujarnya.

Kendati demikian, Hamid menuturkan, izin dari Kemdikbud juga tetap mempertimbangkan kehadiran sekolah swasta, yakni menghindari kemungkinan penambahan siswa tersebut menutupi keberadaan sekolah swasta. Pasalnya, sekolah swasta selama ini berkontribusi besar terhadap angka partisipasi siswa.

Khusus untuk masalah DKI Jakarta, Hamid menuturkan, Kemdikbud bersama Disdik DKI Jakarta telah berdiskusi sejak minggu lalu. “Itu solusi yang kita sepakati untuk menambah kuota di sekolah negeri,” ujarnya.

Hamid juga menyebutkan, masalah keterbatasan kuota sekolah negeri ini, pihaknya menawarkan dua opsi. Pertama, menambah ruang kelas baru, tetapi penambahan ruang kelas baru akan dampak sekolah swasta kelas bawah akan gulung tikar. Kedua, sekolah-sekolah swasta potensi bagus dibantu oleh pemda agar bisa berjalan dengan mutu baik dan lainnya.



Sumber: BeritaSatu.com