Mendagri Ancam Perusahaan yang Tak Libur Pilkada

Mendagri Ancam Perusahaan yang Tak Libur Pilkada
Ilustrasi kertas suara ( Foto: Antara )
/ FER Kamis, 13 September 2012 | 22:20 WIB
Instansi pemerintahan ataupun perusahaan swasta yang tidak meliburkan karyawannya akan dikenakan sanksi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan telah menerbitkan Surat Keputusan Mendagri yang memutuskan tanggal 20 September merupakan hari pemungutan suara putaran kedua Pemilukada DKI adalah hari libur bagi seluruh kantor pemerintahan dan kantor swasta.

Dia meminta seluruh warga Jakarta menggunakan hak pilihnya karena akan menentukan nasib kota Jakarta selama lima tahun kedepan.  Bila tak diliburkan, maka perusahaan tersebut dikenakan sanksi.

“Kami telah menerbitkan keputusan yang menyatakan tanggal 20 September adalah hari libur bagi seluruh kantor pemerintahan dan swasta. Karena itu, berapa uang yang hilang karena kita tidak bekerja, berapa kesempatan yang terbuang karena kita tidak bekerja, jangan sia-siakan waktu libur kita untuk tidak memilih pada hari pencoblosan. Semua itu tidak sebanding dengan apa yang diterima warga Jakarta selama lima tahun ini,” kata Gamawan Fauzi dalam acara Deklarasi Damai Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 2012 Putaran Kedua di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/9).

Warga Jakarta yang berhak memilih, tegasnya, harus menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Sehingga keputusan Mendagri yang telah ditetapkan meliburkan tanggal 20 September benar-benar bermanfaat bagi seluruh warga Jakarta.

“Mudah-mudahan dengan pemilukada putaran kedua ini, kita dapat memperoleh gubernur yang benar-benar membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi warga Jakarta,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dahlia Umar. Dia menyatakan keputusan Mendagri dan surat peraturan gubernur DKI yang menyatakan tanggal 20 September merupakan hari libur telah mereka terima dan sosialisasikan kepada warga Jakarta.

Mengapa perlu dua peraturan khusus untuk menentukan hari libur, Dahlia mengungkapkan karena hari pencoblosan putaran kedua sangat penting untuk menentukan masa depan kota Jakarta.

“Kenapa penting, karena ini menunjukkan aturan tentang wajibnya instansi negeri maupun swasta meliburkan karyawannya untuk menggunakan hak pilih mereka menjadi mutlak, tidak boleh dilanggar,” ujarnya.

Bagi instansi atau perusahaan swasta yang tidak meliburkan karyawannya dalam hari pemungutan suara putaran kedua, maka melakukan tindakan yang melawan hukum dan dapat dikenai sanksi dari aturan yang berlaku. Yaitu sanksi menghalang-halangi hak pilih warga Jakara pada pemilukadan putaran kedua.

“Instansi pemerintahan ataupun perusahaan swasta yang tidak meliburkan karyawannya akan dikenakan sanksi. Kecuali bagi intansi atau perusahaan yang bergerak dalam sektor yang tidak bisa dihentikan seperti pelayanan publik atau pelayanan kesehatan,” tegasnya.