Mendagri Akui Pilkada Tak Langsung Berisiko Elitis

Mendagri Akui Pilkada Tak Langsung Berisiko Elitis
Mendagri Gamawan Fauzi ( Foto: Antara/Wahyu Putro A )
Ezra Sihite / YUD Jumat, 5 September 2014 | 19:03 WIB

Jakarta - Menanggapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang kan segera diketok di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Dalam Negeri (mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan pilkada tak langsung adalah sebagai upaya menekan politik uang di pilkada langsung. Namun demikian, risiko lain dari pilkada tak langsung adalah pemilihan kepala daerah yang elitis karena akan ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Ya itu (pilkada tak langsung elitis) risiko lain. Tapi memang di dalam perumusan itu, memang tidak ada kondisi yang tidak punya risiko sama sekali,” kata Gamawan Fauzi di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/9).

Pun Gamawan juga tidak bisa menjamin bahwa tak akan ada politik uang dalam pilkada tak langsung yang bisa berkaitan dengan pihak-pihak berwenang untuk itu. Namun kata dia sejauh ini pilkada tidak langsung dinilai perlu dikembalikan mengingat politik uang dan tiga ratus lebih kepala daerah produknya yang sudah tersangkut kasus hukum.

Selain itu pilkada tidak langsung menurutnya menghemat biaya penyelenggaraan.

“Ya itu (tak ada politik uang) memang tidak ada jaminan, tapi kan kita berusaha menekan itu, mengontrol orang sedikit lebih mudah dibandingkan orang banyak,” tambahnya.