Bantah, Timor Leste Kutuk Pemberitaan Keinginan Bergabung dengan RI

Bantah, Timor Leste Kutuk Pemberitaan Keinginan Bergabung dengan RI
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao ( Foto: AFP Photo / Sonny Tumbelaka )
Yeremia Sukoyo / WBP Jumat, 10 Oktober 2014 | 18:36 WIB

Jakarta-  Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Timor-Leste membantah kenginan pemerintahan Timor Leste untuk kembali ke pangkuan Indonesia menyusul pemberitaan media nasional yang melansir pernyataan Perdana Menteri ‎Republik Demokratik Timor Leste Xanana Gusmao.

Dalam pemberitaan disebutkan, Xanana Gusmao yang hadir dalam perayaaan hari ulang tahun ke-69 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Surabaya pada tanggal 7 Oktober 2014 sempat mengatakan bahwa negaranya ingin kembali bergabung dengan RI.

"Perdana Menteri diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi Indonesia, dimana ia menyatakan terima kasih atas undangan untuk upacara dan kepuasan atas kerja sama yang sangat baik antara kedua negara dan rakyatnya. Tidak ada pernyataan bahwa Timor Leste ingin bergabung kembali dengan Indonesia," kata Wakil Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Timor Leste, Constancio Pinto, yang sempat mendampingi Xanana Gusmao saat upacara di Surabaya, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/10).

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama juga mengutuk keras tindakan jurnalisme yang tidak bertanggung jawab dan tercela. Pasalnya, hal itu dapat membahayakan hubungan baik antara Timor-Leste dan Indonesia.

Wakil Menteri Pinto menyatakan, Timor-Leste dan Indonesia telah menikmati demokrasi dalam satu dekade terakhir. "Harusnya  media memiliki tanggung jawab terhadap penguatan demokrasi," kata dia.

Kkemitraan antara Timor Leste dan Indonesia berdasarkan prinsip saling menghormati. Hal ini dibuktikan melalui kunjungan timbal balik tingkat tinggi antar pemimpin kedua negara, dukungan penuh pemerintah Indonesia untuk keanggotaan Timor Leste ke ASEAN, dan meningkatnya hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara dan rakyat.

Sumber: Suara Pembaruan