Mendagri Sebut Uji Publik Tetap Diperlukan

Mendagri Sebut Uji Publik Tetap Diperlukan
Mendagri Tjahjo Kumolo ( Foto: Antara/Andika Wahyu )
Carlos KY Paath / FER Senin, 26 Januari 2015 | 16:07 WIB

Jakarta - Uji publik calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diwacanakan dihapus. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) akan mengkaji wacana tersebut.

"Kita belum kaji soal itu (wacana penghapusan uji publik)," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/1).

Secara tersirat, dia mendukung uji publik tetap dipertahankan. "Pengertian uji publik itu kan agar jangan sampai calon kepala daerah tidak tahu daerahnya. Saya kira perlu uji publik itu tetap ada," ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya bakal segera membahas secara internal terkait butir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bakal direvisi. Perppu pemilihan kepala daerah itu sendiri telah disahkan DPR menjadi undang-undang.

"Saya mau kumpulkan eselon satu dan dua khusus otonomi daerah untuk inventarisir semua masalah," imbuhnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarul Zaman pernah menyatakan bahwa mayoritas fraksi-fraksi di DPR menolak penyelenggaraan uji publik. Dijelaskan, uji publik seharusnya dilakukan oleh partai politik (parpol) pengusung calon kepala daerah. "Uji publik selama ini menjadi kewenangan partai untuk menyeleksi calon kepala daerah. Sedangkan yang melakukan uji publik adalah masyarakat langsung melalui pemilihan," katanya di Jakarta, Rabu (21/1).

Dia menambahkan, tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) juga bakal semakin panjang apabila uji publik diterapkan. "Biar saja itu jadi kewenangan partai politik dan langsung rakyat yang memutuskannya," pungkasnya.

Sumber: Suara Pembaruan