Legislator: Kekuatan Prerogatif Presiden, Solusi Persoalan Negara

Legislator: Kekuatan Prerogatif Presiden, Solusi Persoalan Negara
Presiden Joko Widodo (kiri) menyalami warga saat melakukan kunjungan kerja (Kunker), di Desa Keras Wetan, Kecamatan Geneng, Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (31/1). ( Foto: Antara/Siswowidodo )
/ YUD Minggu, 1 Februari 2015 | 18:19 WIB

Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai Presiden Joko Widodo harus memulihkan semua kekuatan dan wewenang yang melekat pada hak prerogatif presiden.

"Semua kekuatan dan wewenang itu harus digunakan sepenuh-penuhnya untuk menyelesaikan persoalan yang sedang menyelimuti negara akhir-akhir ini, yang ditandai dengan memanasnya perseteruan Polri dan KPK," katanya melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Minggu (1/2).

Menurut politisi Partai Golkar itu, muara dari rangkaian persoalan itu adalah sikap kompromistis presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya.

"Presiden tidak tegas karena terlalu bertenggang rasa. Dalam konteks penggunaan hak prerogatif presiden, Jokowi tidak menggunakan hak itu sepenuh-penuhnya," katanya.

Bambang berpendapat hak prerogatif presiden tersebut sebagian dibagikan dan sebagian lainnya dirampas.

Penilaian itu ditunjukkan ketika presiden memilih figur menteri untuk membentuk nomenklatur Kabinet Kerja.

Pada saat itu, Presiden Jokowi mengurangi hak prerogatif presiden itu untuk dibagikan kepada dua pihak, yakni partai-partai politik pendukungnya dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Ternyata, Jokowi tidak hanya berbagi hak prerogatif presiden. Jokowi juga membiarkan hak ini dirampas oleh parpol, LSM serta relawan pendukungnya. Dan, ironisnya, Jokowi tak mampu menolak perampasan hak prerogatif presiden itu," katanya.

Akibatnya, lanjut Bambang, presiden benar-benar jadi tidak leluasa ketika memilih figur untuk jabatan-jabatan politis-strategis pada institusi tertentu.

Oleh karena itu, baginya tidak mengherankan jika sudah terjadi beberapa kontroversi dan polemik menyusul pemilihan figur untuk beberapa jabatan politis-strategis tersebut.

Sekadar contoh kasus adalah penunjukan para menteri, jaksa agung dan juga kepala Polri.

"Presiden pasti ingin menghadirkan pemerintahan yang solid dan efektif. Namun, sang Presiden telah dibenturkan pada pilihan yang gampang-gampang susah. Kini saatnya semua kekuatan politik di negara ini memberikan keleluasaan kepada Presiden Jokowi menyelesaikan persoalan. Termasuk soal KPK-Polri," ujar Bambang.

 

Sumber: Antara