ERI Rekomendasikan Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Serentak

ERI Rekomendasikan Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Serentak
Ilustrasi pemilu. ( Foto: Antara/Nyoman Budhiana )
Yustinus Paat Selasa, 3 Februari 2015 | 00:19 WIB

Jakarta - Electoral Research Institute (ERI) atau Institut Riset Kepemiluan merekomendasikan pemilu nasional serentak dipisahkan dengan pemilu lokal serentak.

Pemilu nasional serentak diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD. Sedangkan pemilu lokal serentak diadakan untuk memilik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota serta DPRD Provinsi dan Kabupaten.

Hal ini sampaikan oleh peneliti ERI Ramlan Surbakti dalam acara seminar yang bertemakan "Desain Pemilu Serentak 2019 dan Peluncuran ERI" di Auditorium LIPI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Senin(2/2).

Dalam tersebut hadir juga sebagai narasumber Peneliti LIPI Syamsuddin Haris, Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, dan Komisioner KPU Sigit Pamungkas.

"Pemisahan pemilu nasional serentak dan pemilu lokal serentak diharapkan tidak hanya tercapai tujuan efisiensi anggaran dan waktu, tetapi juga dapat diwujudkan beberapa perubahan sekaligus," ujar Ramlan dalam seminar tersebut.

Perubahan pertama, katanya adalah peningkatan efektivitas pemerintahan karena diasumsikan pemerintahan yang dihasilkan melalui keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif lebih stabil sebagai akibat coattail effect, yakni keterpilihan calon presiden yang dari parpol atau koalisi parpol tertentu akan mempengaruhi keterpilihan anggota legislatif dari parpol atau koalisi parpol tertentu pula.

"Dengan demikian konflik eksekutif-legislatif, instabilitas, dan bahkan jalan buntu politik sebagai komplikasi skema sistem presidensial berbasis sistem multipartai tidak terjadi," tandasnya.

Perubahan kedua, menurut Ramlan pembentukan koalisi politik "memaksa" parpol mengubah orientasi koalisi dari yang bersifat jangka pendek dan cenderung opurtunistik menjadi koalisi berbasis kesamaan ideologi, visi, dan platform partai.

"Perubahan ketiga adalah pemisahan ini dapat berdampak positif pada beberapa hal berikut, ada jeda waktu bagi rakyat menilai kinerja pemerintahan hasil pemilu serentak nasional, terbuka peluang besar bagi terangkatnya isu lokal ke tingkat nasional dan semakin besarnya peluang elite politik lokal yang bagus untuk bersaing di tingkat nasional," jelasnya.

Pemisahan pemilu nasional serentak dan pemilu lokal serentak, lanjutnya juga membawa perubahan pada sistem kepartaian yang lebih moderat (sistem multi partai sederhana) dan berkurangnya politik transaksional.

Selain itu, kata Ramlan, pemisahan ini, dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat karena perhatian pemilih tidah harus terpecah pada pilihan yang banyak dalam bilik suara.

"Karena jumlah surat suara relatif terbatas dalam masing-masing pemilu serentak, nasional dan lokal, maka para pemilih memiliki waktu yang sedikit lebih luang untuk memutuskan pilihan secara matang sebelum mencoblos atau menandai pilihan mereka," pungkasnya.