Selesaikan Persoalan Anggaran Pilkada, Mendagri Ajukan Rapat Kabinet Terbatas

Selesaikan Persoalan Anggaran Pilkada, Mendagri Ajukan Rapat Kabinet Terbatas
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ( Foto: BeritaSatu TV )
Hizbul Ridho Jumat, 17 April 2015 | 17:23 WIB

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dalam sambutan peresmian penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) mengatakan, untuk mencari solusi penyelesaian masalah anggaran pilkada, pihaknya telah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengadakan rapat kabinet terbatas.

"Kita minta presiden menggelar rapat kabinet terbatas untuk mengumpulkan beberapa kementerian termasuk Kementerian Keuangan yang juga terkait langsung bersama KPU, Bawaslu dan berbagai pihak untuk serius membahas anggaran ini," katanya, di gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (17/4).

Politikus PDIP non aktif tersebut mengaku optimistis penyelenggaraan pilkada ini dapat sukses. Itu disebabkan atas keyakinannya bahwa tidak banyak daerah yang mengalami kendala untuk menganggarkan APBD-nya.

"Ada tanggung jawab kepala daerah dari 269 daerah ini untuk secara mandiri melakukan pilkada dengan anggaran daerah," imbuhnya.

Bagi daerah yang belum menganggarkan atau sudah menganggarkan tetapi tidak cukup, dia mengatakan, saat ini pemda yang bersangkutan sedang melakukan penyisiran dana-dana dalam APBD yang dapat digunakan untuk kepentingan pilkada.

"Akan ada perubahan atau anggaran dengan model hibah, swakelola, pengeluaran mendahului dalam penetapan perda APBD yang penting Kemdagri memberikan payung hukum sehingga kepala daerah nantinya tidak akan memiliki permasalahan hukum di kemudian hari," pungkasnya.

Hingga saat ini dari 269 daerah yang menganggarkan pilkada itu, belum ada satupun KPU Daerah yang bisa menggunakan dana dari APBD. Selain mayoritas pemda belum menandatangani naskah dana hibah untuk pencairan anggarannya, sebanyak 63 daerah belum disetujui sama sekali dokumen rencana anggaran pilkadanya.

CLOSE