Mendagri: Pemerintah Sulit untuk Setujui Revisi UU Pilkada

Mendagri: Pemerintah Sulit untuk Setujui Revisi UU Pilkada
Tjahjo Kumolo ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Markus Junianto Sihaloho Senin, 11 Mei 2015 | 21:42 WIB

Jakarta - Hari ini, Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo bertemu dengan pimpinan DPR untuk membicarakan keinginan DPR mengajukan Revisi UU Pilkada.

Kesimpulan sementara pertemuan itu, menurut mendagri, pihaknya tidak bisa memenuhi permintaan langsung Komisi II DPR untuk rencana usul insiatif revisi UU Pilkada tersebut.

"Karena saya sebagai mendagri harus lapor kepada bapak presiden dan konsultasi dengan mitra pemerintah, yaitu KPU sebagai pelaksana pilkada serentak. Karena yang paham terkait tahapan-tahapan pilkada adalah KPU," kata Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (11/5).

Pada prinsipnya, lanjut mendagri, pimpinan DPR menyatakan bisa menerima masukan dirinya bahwa belum tentu pemerintah setuju membahas revisi UU Pilkada.

"Alasan saya, apakah jaminannya bahwa revisi tidak melebar dan apakah tidak menganggu tahapan-tahap pilkada yang dilaksanakan oleh KPU?" imbuhnya.