Mendagri Diminta Pecat Kepala Daerah yang Mainkan Anggaran Pilkada

 Mendagri Diminta Pecat Kepala Daerah yang Mainkan Anggaran Pilkada
Ilustrasi pilkada ( Foto: Istimewa )
Hizbul Ridho / FER Kamis, 28 Mei 2015 | 21:49 WIB

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Lukman Edy, mengapresiasi sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, yang bersikap tegas kepada kepala daerah dalam menganggarkan dana pemilihan kepala daerah (pilkada). Jika perlu, Mendagri diminta untuk memecat kepala daerah yang tidak serius mendukung suksesi pilkada serentak 2015.

"Saya setuju dengan mendagri yang menegur keras kepala daerah yang belum menganggarkan penyelenggaraan pilkadanya. Kalau kita ingin lebih maju lagi, kalau ada kepala daerah yang setengah-setengah mensukseskan program pilkada serentak ini, non-aktifkan saja, mendagri boleh menon-aktifkan," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Kamis (28/05).

Lukman menegaskan, ketidakseriusan kepala daerah untuk mendorong penandatanganan naskah hibah hingga pencairan bisa mengganggu program nasional. "Karena kita menemukan itu, kepala daerah yang sudah selesai dua periode, dia tidak mencalonkan lagi, udah setengah-setengah, enggak mau ngurusin. Post power syndrome," tambahnya.

Di luar permasalahan itu, kata dia, Komisi II juga mengkritik keras Komisi Pemilihan Umum (KPU). DPR menuduh KPU tidak memagari pembengkakan anggaran yang diajukan KPU Daerah kepada pemerintah daerahnya.

"Karena tidak dipagari oleh KPU RI, jadi mengusulkan anggaran masing-masing di daerah itu sembarangan aja," imbuhnya.

Selain itu, kata Lukman, Komisi II juga menuduh KPU tidak memiliki sense of efficiency. Padahal, ujar dia, pilkada serentak bertujuan untuk mengefisienkan penyelenggaraan pilkada yang selama ini dinilai boros.

"Tapi yang benar-benar serentak itu kan hanya sembilan provinsi. Harusnya signifikan juga dong, walaupun satu provinsi juga harus signifikan. 269 Kabupaten itu signifikan, harus efisien itu," pungkasnya.

Dalam kesempatan lain, Komisioner KPU Arief Budiman menegaskan sebab Peraturan Mendagri 44 Tahun 2015 tentang penganggaran pilkada sudah mengatur rinci dan rigit, DPR tidak bisa menuduh bahwa pembengkakan anggaran pilkada disebabkan KPUD juga memasukan belanja barang seperti pembelian motor atau semacamnya. Permendagri sudah mengatur KPUD hanya bisa sewa barang.

"Jadi kenapa disebut-sebut membengkak, itu karena biaya kampanye yang selama ini dibiayai oleh partai politik jadi dibiayai oleh pemerintah. Partai politik tidak bisa menuduh tanpa ada data. Sekarang dari sisi siapa pilkada disebut membengkak, oke pemerintah mengeluarkan lebih tapi peserta jadi lebih hemat," tegasnya.