Mendagri Sayangkan Jika Ada Kepala Daerah Mundur Karena Politik Dinasti

Mendagri Sayangkan Jika Ada Kepala Daerah Mundur Karena Politik Dinasti
Ilustrasi Dinasti Politik ( Foto: Beritasatu.com )
Carlos KY Paath Kamis, 18 Juni 2015 | 18:59 WIB

‎Jakarta - Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo menyesalkan apabila ada kepala daerah yang mengundurkan diri demi memuluskan keluarganya mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada). Meski begitu, menurutnya, kepala daerah memiliki hak untuk mengajukan pengunduran diri.

“Kalau alasan (mengundurkan diri) berkaitan dengan keluarga (ingin maju sebagai bakal calon kepala daerah) padahal itu ketentuan undang-undangnya jelas, sangat kami sayangkan. Tapi itu kan hak pribadi kepala daerah,” kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (18/6).

Dia menyatakan, dirinya tidak dapat menghalang-halangi kepala daerah yang telah mengajukan surat pengunduran diri. “Kalau mengajukan tertulis untuk meminta mundur, ya saya tidak bisa menghalangi. Itu hak yang bersangkutan,” tegasnya.

Apalagi, masih kata mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, jika alasan pengunduran diri dikarenakan sakit. Sehingga, tugas dan fungsi sebagai kepala daerah menjadi tidak optimal.

Akan tetapi, dia berharap agar kepala daerah tidak mengundurkan diri sebelum masa jabatan berakhir. Pasalnya, komitmen kepala daerah saat maju sebagai calon beberapa tahun lalu menjadi terganggu.

Seperti diketahui, Peraturan KPU Nomor 9/2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, hanya mengatur calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Petahana yang dimaksud ialah seseorang yang sedang menjabat kepala daerah. Celah inilah yang dimanfaatkan sejumlah kepala daerah mengajukan pengunduran diri.

“Kami tidak bisa melarang mereka. Yang kedua, namanya petahana itu adalah orang yang menjabat. Bukan orang yang pernah menjabat. Jadi kami tidak bisa melarang, kecuali di undang-undang mengatakan demikian,” kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay.

Dia menjelaskan, syarat tersebut baru akan diperiksa setelah masa pendaftaran bakal calon kepala daerah 26-28 Juli mendatang.

“Kita harus jelaskan bahwa kalau dia saat pendaftaran masih ada hubungan dengan petahana, maka tidak boleh. Tapi nanti kalau pada saat pendaftaran itu tidak ada hubungan lagi karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi petahana, misal mundur atau diberhentikan atau masa jabatannya sudah berakhir, maka tidak ada lagi hubungannya,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (FKDH) pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemdagri, Ansel Tan menyatakan, kepala daerah yang mengundurkan diri hanya untuk melanggengkan keluarganya ikut pilkada, masuk kategori tidak etis.

“Pak Mendagri sudah bicara di mana-mana jangan ada kepala daerah tricky (cara licik) mundur dari jabatan supaya istri, anak atau keluarga boleh ikut pilkada. Dari etika politik memang masuk kategori tidak etis,” katanya.

Dia menyatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang telah bersurat ke Kemdagri agar mengantisipasi pengunduran diri kepala daerah. “KPU sudah surati kita supaya mendagri menetapkan pemberhentian setelah penetapan pasangan calon, supaya tidak tricky ke anak-anaknya,” ucapnya.

Akan tetapi, dia menjelaskan, pihaknya tidak dapat berbuat banyak terkait permintaan KPU tersebut. "Sebenarnya kami tidak bisa buat apa-apa juga. Hanya memang bisa DPRD. Kalau pengunduran ada dugaan tricky, bisa saja DPRD menghalangi. Tergantung DPRD," tegasnya.

Sumber: Suara Pembaruan