Mendagri Sebut Tidak Ada Alasan Menunda Pilkada

Mendagri Sebut Tidak Ada Alasan Menunda Pilkada
ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, Bersama Menteri Dalam Negeri Ttjahjo Kumolo, ketua Bawaslu Mohammad, dan sejumlah komisioner KPU lainnya dalam acara peresmian Pilkada serentak tahun 2015 di gedung KPU, Jakarta, 17 April 2015. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Carlos KY Paath / HS Sabtu, 20 Juni 2015 | 21:35 WIB

Jakarta - Pemerintah optimis pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember dapat tetap berjalan sesuai yang direncanakan. Apalagi, tahapan pilkada tengah berlangsung.

Oleh karena itulah, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat menjadi alasan untuk menunda pilkada.

Demikian dikemukakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Sabtu (20/6).

"Tidak ada kaitan, hasil penilaian anggaran oleh BPK dengan adanya usul-usul pilkada serentak ditunda. Pemerintah optimis pilkada serentak akan tetap berjalan baik di 269 daerah," kata Tjahjo.

Meski begitu, dia berharap agar KPU mengklarifikasi hasil temuan BPK tentang indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 334 miliar.

"Ada tahapan klarifikasi dan perbaikan administrasi. Menurut saya, kaitan temuan BPK terus dihubungkan bahwa pilkada serentak harus diundur waktunya, tidak tepat," ucapnya.

Seperti diketahui, indikasi tersebut ditemukan dalam pelaksanaan anggaran Pemilu oleh KPU pada 2013 dan 2014.

 

Sumber: Suara Pembaruan