Komisi II: Audit terhadap KPU Baru 34%

Komisi II: Audit terhadap KPU Baru 34%
Ilustrasi KPU ( Foto: Beritasatu.com )
Yustinus Paat / MUT Senin, 22 Juni 2015 | 11:43 WIB

Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman menilai hasil audit BPK tahun 2013-2014 terhadap KPU baru mencapai angka 34 persen dari 26 item yang diperiksa. Menurutnya, jika diaudit keseluruhannya atau sampai 100 persen maka jumlah kerugiaan negara kemungkinan lebih besar.

"Pagi ini, kita ingin mendengarkan sejauh mana tindak lanjut KPU terhadap audit BPK sekaligus jumlahnya. BPK baru audit 34 persen dari KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Audit 34 persen saja sudah menemukan potensi kerugian negara sebesar ini (Rp 334 miliar), apalagi kalau audit keseluruhan, pasti lebih besar, kalikan saja," ujar Rambe saat ditemui sebelum Rapat Dengar Pendapat dengan KPU dan Bawaslu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).

Meskipun demikian Rambe menegaskan bahwa audit BPK ini tidak ada kaitan dengan penundaan pilkada serentak 2015. Menurutnya, pilkada serentak tetap berjalan sesuai dengan jadwal. Sementara audit BPK harus ditindaklanjuti oleh KPU.

"Audit BPK ini tidak akan hubungan dengan penundaan pilkada. Kita sepakat pilkada serentak tetap berjalan. Soal adanya pemeriksaan KPU oleh BPK, kita tindaklanjuti. Kita mau tegakkan dan tunjukkan bahwa KPU kita begini," tegas Rambe.

Komisi II DPR RI, lanjut Rambe, juga akan meminta klarifikasi dari KPU terkait tindak lanjut audit BPK. Pasalnya, ada pernyataan yang berbeda dari Komisioner KPU Arief Budiman dan Ketua KPU Husni Kamil Manik mengenai tindak lanjut audit BPK ini.

"Kita minta penjelasan KPU yang sudah tindaklanjuti audit ini. Ada yang mengatakan 80 persen dari Pak Arief dan Pak Husni mengatakan 75 persen. Kita mau klarifikasi," tandasnya.

Rambe juga memastikan audit BPK merupakan hasil pemeriksaan resmi yang dilakukan lembaga negara dan bukan dilakukan komisi II DPR RI. Komisi II, katanya hanya minta pertanggungjawaban KPU terkait audit ini.

Sumber: Suara Pembaruan