Mendagri: "Gelas Pecah" Saja Pemda Harus Tahu

Mendagri:
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersiap menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 September 2015 ( Foto: Antara/M Agung Rajasa )
Carlos KY Paath / PCN Rabu, 16 September 2015 | 16:14 WIB

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap sinergitas pemerintah daerah (pemda) dengan aparat berwenang dapat ditingkatkan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial. Dengan begitu, hal kecil yang terjadi di masyarakat segera diketahui pemda.

"Saya ingin seperti zaman Orba (Orde Baru), "gelas pecah" (masalah di masyarakat) di tingkat RW langsung cepat Dandim panggil pemangku kebijakan di kota, langsung rapat. Ini gelas apa? Siapa yang pecahkan? Motifnya apa? Akan ganggu stabiltitas atau tidak," kata Tjahjo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2015, di Jakarta, Rabu (16/9)

Dia memahami kondisi Orba jauh berbeda dengan pascaera Reformasi. Apalagi, terkait kualitas kepala daerah. Diungkapkan, dulu bupati dan wali kota berasal dari pejabat daerah yang mumpuni. Jika dari unsur TNI, lanjutnya, kepala daerah itu setidaknya pernah menjabat Dandim. Sehingga, kepala daerah memahami tata pemerintahan dengan baik.

"Sekarang tidak. Setiap orang punya duit, bisa setiap saat jadi bupati atau wali kota. Ada teman saya guru senam atau balet, eh tahu-tahu jadi bupati, bisa dua periode lagi. Lalu dalam dua tahun cepat dapat gelar S1, S2, dan S3," sindir Tjahjo yang juga mantan Sekretaris Jenderal DPP PDIP.

Dia sudah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) untuk mensinergikan unsur Badan Intelijen Negara (BIN) di daerah bersama polisi serta matra-matra TNI. "Saya itu ingin bangun tidur bupati baca telaahan dari Kesbangpol daerah. Ada juga masukan dari BIN daerah. Dikombinasika dengan baik," tegasnya.

Rakornas mengangkat bertema "Memantapkan Sinergi Penanganan Konflik Sosial Dalam Rangka Mensukseskan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015." Forum tersebut diikuti oleh 1500 orang peserta terdiri dari berbagai unsur seperti Kepala Badan Intelijen Daerah, Kaban Kesbangpol Provinsi hingga Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda Provinsi, Karo Ops Polda, As Ops Kodam/ Kasi Ops Korem, As Intel Kejati dan Sekda Kabupaten/Kota. Rakornas digagas Ditjen Polpum Cq Direktorat Kewaspadaan Nasional.

Sumber: Suara Pembaruan