Pilkada, Mendagri Minta Petahana Diawasi dengan Ketat

Pilkada, Mendagri Minta Petahana Diawasi dengan Ketat
Mendagri Tjahjo Kumolo ( Foto: Antara/Reno Esnir )
Fanny Waworundeng / ED Jumat, 30 Oktober 2015 | 23:11 WIB

Manado - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan seluruh masyarakat untuk mengawasi dengan cermat para incumbent alias petahana yang kembali maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, 9 Desember mendatang.

Permintaan Mendagri disampaikannya seusai melakukan pertemuan dengan para bupati dan wali kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), pegawai negeri sipil (PNS), Polda, TNI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan KPUD, di Manado, Jumat (30/10).

”Kalau diawasi dengan ketat, maka tidak akan ada kecurangan dalam pilkada serentak 9 Desember nanti,” tegas Mendagri kepada SP, Jumat (30/10).

Di wilayah Sulut, sekitar tujuh (7) kepala daerah dan wakilnya akan kembali bertarung di pilkada. Yakni, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado, Bupati Minahasa Utara, Wakil Walikota Bitung, Wakil Bupati Minahasa Utara, Bupati Minahasa Selatan, dan Bupati Bolmong Selatan dan Sehan Lanjar.

Menurut Mendagri, tidak ada masalah incumbent ikut pilkada. "Yang masalah, kalau mereka memobilisasi PNS dan lurah serta aparat pemerintah. Dan mengunakan fasilitas dan aset negara. Itu yang berbahaya," tandas Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo mengingatkan kesalahan di pilkada sebelumnya, dimana banyak camat yang mengubah hasil jumlah suara di tingkat kecamatan. Tjahjo pun mewanti-wanti petahana untuk tidak mengintervensi PNS.

"Saat ini (hasil suara) harus diawasi dengan ketat, agar kesalahan tidak terulang lagi. Incumbent jangan melakukan intervensi. Panwas haruss tegas. Jangan lengah mengingat incumbent dapat melakukan kesalahan dan memakai fasilitas negara," tegas Tjahjo.

Selain itu, Mendagri meminta dana pilkada di Sulut jangan dipangkas. "Kita harus mendukung pilkada yang berjalan aman dan sukses. Karenanya, dananya jangan dipotong. Saat ini, ada 10 daerah yang dipotong. Itu berbahaya," tegas Tjahjo.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut, Erwin Malonda, mengaku pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada incumbent untuk tidak melakukan intervensi dan meminta PNS tetap bersikap netral. PNS harus netral dan Incumbent jangan mengintervensi PNS.

"Panwas jangan lengah dan banci. Harus tegas dan tidak ada kompromi. Incumbent yang melanggar, harus diproses sesuai ketentuan yang ada," tegas Malonda yang menandaskan pihaknya juga akan mengawasi dengan ketat kemungkinan munculnya politik uang dan pemberian sembako.

Sumber: Suara Pembaruan