Ini 9 Isu Strategis Terkait Rencana Revisi UU Pilkada

Ini 9 Isu Strategis Terkait Rencana Revisi UU Pilkada
Ilustrasi Pilkada Serentak ( Foto: Beritasatu.com )
Carlos KY Paath / FER Senin, 18 Januari 2016 | 17:09 WIB

Jakarta - Pemerintah sedang merumuskan inventarisasi yang berkaitan revisi Undang-undang (UU) Nomor 8/2015 yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada). Sejumlah hal atas materi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga bakal dimasukkan dalam revisi tersebut.

Demikian dikemukakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/1).

"Memang ada 9 isu strategis. Kami akan mengundang elemen-elemen demokrasi, melibatkan juga perguruan tinggi dan pengamat," kata Tjahjo.

Isu strategis pertama dalam revisi UU Pilkada yakni mengintegrasikan putusan MK. Misalnya terkait persyaratan atau kewajiban bagi PNS, Anggota DPR, DPRD untuk mengundurkan diri dari jabatannya sejak penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Persyaratan bolehnya mantan narapidana untuk maju juga demikian. Kemudian soal syarat calon tunggal," ujar Tjahjo.

Kedua, mengenai pendanaan pilkada. "Akan dikaji lebih dalam apakah dibebankan kepada daerah atau dapat didukung APBN," kata Tjahjo.

Ketiga, terkait persyaratan dukungan partai politik (parpol). Diperlukan pengetatan agar tidak lagi muncul calon tunggal.

Keempat, diperjelasnya konsep petahana dan kepala daerah. Kelima, penetapan waktu pilkada. Keenam, pemerintah juga perlu mengatur ketentuan dasar waktu pelantikan. Ketujuh, penyederhanaan proses sengketa pencalonan. "Supaya tidak ada lagi penundaan," ujar Tjahjo.

Kedelapan, mengenai sosialisasi terkait partisipasi pemilih. Pasalnya, meski ditetapkan sebagai hari libur nasional, ternyata tingkat partisipasi masih beragam. "Memang banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi,"

Kesembilan, penegasan mengenai prosedur pengisian kekosongan jabatan.

 

Sumber: Suara Pembaruan