Mendagri : Setiap Orang Berhak Membentuk Kelompok

Mendagri : Setiap Orang Berhak Membentuk Kelompok
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberi keterangan kepada awak media saat meninjau salah satu TPS Pilkada Serentak di Kelurahan Mlatiharjo, Citarum Utara, Semarang, Jawa Tengah, 9 Desember 2015. ( Foto: Suara Pembaruan/Carlos Paath )
Carlos KY Paath / YAS Senin, 18 Januari 2016 | 17:23 WIB

Jakarta - Setiap orang memiliki hak untuk membentuk kelompok/ organisasi. Namun, setelah kelompok itu terbentuk, maka wajib dilaporkan. Demikian dikemukakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/1).

"Didaftarkan ke pemda (pemerintah daerah) yang sifatnya lokal. Kalau sifatnya nasional ke Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri)," kata Tjahjo.

Dia lantas mencontohkan kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). "Sejak dulu tuh memang pengajuan kegiatannya ke semua daerah bersifat sosial. Tetapi secara organisasi, setelah kita cermati, latar belakang dan sebagainya kami tolak," ujarnya.

Dia menegaskan, Kemdagri berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dan lainnya. "Kalau keterkaitan ajaran-ajaran sesat atau membingungkan masyarakat, kejaksaan punya hak menindak. Makanya kayak Gafatar tidak terdata di Kemdagri," ucapnya.

Dia menambahkan, pihaknya sulit mengantisipasi gerakan radikal yang mengatasnamakan agama. "Ya enggak bisa, sulit dong," imbuhnya.

Akan tetapi, menurutnya, terdapat program khusus dengan lintas kementerian untuk memantau gerakan radikal. "Itu untuk meningkatkan koordinasi sampai tingkat desa, kecamatan," pungkasnya. 

Sumber: Suara Pembaruan