Pelantikan Kepala Daerah, Mendagri: Kalau Memungkinkan Antara 9-15 Februari

Pelantikan Kepala Daerah, Mendagri: Kalau Memungkinkan Antara 9-15 Februari
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo datang meninjau pelaksanaan pilkada di Tangerang Selatan, Rabu, 9 Desember 2015. Saar berkunjung di TPS 17 di kawasan Alam Sutera, Tjahjo bertemu calon wali kota Airin Rachmi Diany. Investor Daily/Emral Firdiansyah ( Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah )
Carlos KY Paath / CAH Kamis, 28 Januari 2016 | 14:17 WIB

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) terus mengkaji berbagai peraturan dan undang-undang (UU) yang berkaitan dengan proses pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Kemdagri memahami adanya harapan pelantikan dilaksanakan serentak bagi daerah yang menggelar pilkada.

Akan tetapi, menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, sulit untuk menggelar pelantikan serentak. Sebab, terdapat sejumlah hasil pilkada yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Oleh karena itulah, dia menyatakan, Kemdagri mengusulkan pelantikan dilaksanakan bertahap. "Kemdagri sampaikan kepada Setneg (Kementerian Sekretariat Negara) untuk mencari alternatif apabila memungkinkan antara 9-15 Februari 2016," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/1).

Pelantikan pada Februari itu merupakan tahap pertama. Sementara tahap kedua, dia menyatakan, dijadwalkan berlangsung pertengahan Maret. Sementara tahap ketiga, lanjutnya, direncanakan berlangsung Juni.

Dia menuturkan, alasan dipercepatnya pelantikan salah satunya bertujuan agar pimpinan daerah segera bekerja. Dikatakan, seluruh kandidat terpilih telah disampaikan opsi-opsi pelantikan. "Sudah. Kami terus komunikasi. Karena apa pun Plt (pelaksana tugas) dan Pj (Penjabat) kepala daerah kan terbatas penggunaan anggaran," katanya.

Dia menambahkan, seluruh kepala daerah dan wakil terpilih akan dibekali sejumlah instansi. "Ke Kemdagri dulu. Lalu Lemhanas. Ada juga pertemuan rutin dengan Bapak Presiden," imbuhnya.

Sumber: Suara Pembaruan