DPD Layak Dibubarkan Jika Kewenangan Tak Diperkuat

DPD Layak Dibubarkan Jika Kewenangan Tak Diperkuat
Carlos KY Paath / WBP Rabu, 17 Februari 2016 | 18:54 WIB

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewacanakan pembubaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Wacana itu menjadi salah satu rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta, 6 Februari 2016.

Pengamat hukum tata negara (HTN) dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf mendukung wacana pembubaran DPD. “Kalau untuk periode berikutnya, DPD tetap seperti ini, saya setuju untuk dibubarkan. Kalau diisi orang baru, tanpa diubah kewenangannya. Revisi saja UUD 1945 dan bubarkan DPD,” kata Asep, Rabu (17/2)

Asep menyoroti lemahnya kewenangan DPD. Apabila tak ingin dibubarkan, sepatutnya DPD diperkuat. Misalnya, dalam bidang legislasi. “Berikan DPD kewenangan rekomendasi yang sifatnya mengikat DPR dan pemerintah. Jika tak ada rekomendasi itu, maka UU belum sah. Ini contoh penguatan kewenangan,” ucapnya.

Keberadaan DPD yang diatur dalam UUD 1945, BAB VII pasal 22C sampai pasal 22D dinilai mubazir. Bahkan, DPD dianggap hanya seperti organisasi masyarakat (ormas) dengan kewenangannya saat ini. “Jadi maaf ya, (DPD) seperti kayak ormas. Usul saja terus, panggil menteri tapi enggak bisa buat undang-undang (UU), kunjungan kerja tapi enggak bisa menyetujui anggaran buat apa? Mubazir kan,” kata Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding.

Sejatinya, PKB berkomitmen mendukung DPD dipertahankan. Syaratnya, DPD harus mendapat kewenangan lebih. “Kalau diberi kewenangan lebih baik, kita setuju eksistensi DPD. Jadi itu maksud rekomendasi kami,” ujar Karding.

Sumber: Suara Pembaruan