Mendagri Pastikan Coret 40 Persen Perda Bermasalah

Mendagri Pastikan Coret 40 Persen Perda Bermasalah
Ilustrasi ( Foto: Istimewa )
Novy Lumanauw / WBP Selasa, 23 Februari 2016 | 19:26 WIB

Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan pemangkasan 40 persen Peraturan Daerah (Perda) bermasalah di 34 provinsi akan terealisasi pada Maret mendatang. Saat ini, terdapat sekitar 42.000 aturan, baik dalam bentuk Undang Undang (UU), keputusan presiden (keppres), peraturan presiden (perpres), peraturan menteri (permen), dan peraruran daerah (perda). Jumlah tersebut dinilai terlalu banyak dan memberatkan dunia usaha.

“Gubernur bisa langsung memangkas peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan wali kota. Kalau sampai batas waktu tidak terpenuhi, nanti akan kita dibahas di Jakarta. Sesuai arahan Bapak Presiden secepatnya. Dalam waktu bulan ini setidaknya harus ada hasilnya. Paling tidak bulan depan sudah dipangkas 40 persen,” kata Tjahjo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/2).

Tjahjo mengatakan akan menggelar rapat koordinasi dengan jajaran biro hukum dan sekretaris daerah untuk menginventarisasi berbagai aturan yang dinilai menghambat ruang gerak pemerintah dalam menarik arus investasi ke daerah. “Kita segera menginventarisasi pergub, perbub, peraturan wali kota, dan berbagai surat edaran yang dianggap tidak perlu dan bertentangan dengan UU di atasnya. Yang tidak sinkron dengan permendagri bisa dipangkas,” katanya.

Dia mengaku sebenarnya Kementerian Dalam Negeri dapat langsung mencoret peraturan daerah yang tidak sinkron dengan aturan di atasnya. “Tapi kita menghargai pemerintah daerah. Ini kan hasil kerja daerah menyangkut pendapatan asli daerah. Kita ajak bicara. Mana yang masih dibutuhkan daerah, dan mana yang mengganggu investasi, dan mana yang mengganggu perizinan,” kata Tjahjo.

Sumber: Investor Daily