Para Menteri Diminta Sadar Posisinya

Para Menteri Diminta Sadar Posisinya
Ilustrasi kabinet kerja ( Foto: Investor Daily/David Gita Roza )
Yustinus Paat / PCN Sabtu, 5 Maret 2016 | 12:54 WIB

Jakarta - Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto mengingatkan para menteri kabinet Jokowi-JK agar sadar posisinya bahwa mereka bukan pejabat biasa, tetapi pembantu Presiden. Menurutnya, sebagai pembantu presiden mereka bertugas meringankan beban Presiden dalam menjalankan visi-misi dan program-program pemerintahan.

"Para menteri harus sadar posisinya. Jangan melangkahi Presiden dalam keputusan-keputusan strategis. Boleh berdebat dan berbeda pendapat, tetapi ditujukan untuk hal-hal yang baik dan tidak usah diumbar-umbar ke publik sehingga menimbulkan kegaduhan," ujar Erwan saat menjadi pembicara pada diskusi Populi Center dan Smart FM Network yang bertajuk "Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi?"‎ di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3).

Erwan kemudian memaparkan tiga mekanisme yang harus diperhatikan para menteri dalam membangun koordinasi dan komunikasi dengan Presiden dan menteri yang lain. Pertama, mekanisme manajerial di mana setiap menteri sudah mempunyai tupoksinya masing-masing sebagaimana diatur oleh undang-undang.

"Apalagi diperkuat oleh Mensesneg, Seskab dan Kantor Kepala Staf Kepresidenan untuk mengatur garis koordinasi antara kementerian, menteri dengan Menko, menteri dengan Presiden dan Wapres," ungkap dia.

Kedua, aspek kepemimpinan Presiden sebagai pimpinan dan kepala semua menteri. Menurutnya, para menteri harus sadar bahwa mereka adalah para pembantu Presiden sehingga tidak boleh melangkahi Presiden, patuh dan taat pada instruksi dan arahan Presiden.

"Presiden dengan kewenangan dan kewibawahannya memberikan arahan kepada para menteri. Jika ada yang melanggar diberikan sanksi secara internal. Kalau memang tidak bisa diatur, maka harus diganti," tandas dia.

Ketiga, tambah dia, terkait fatsun kepantasan. Dia beranggapan para menteri harus sadar dan tahu mana yang pantas dan mana yang tidak dilakukan. Apalagi semuanya sudah ada aturan mainnya.

"Tidak setuju atau berbeda pendapat dengan Presiden dan menteri yang lain, boleh-boleh saja. Tetapi yang penting bagaimana mengekspresikan ketidaksetujuan tersebut secara elegan. Menteri harus sadar, satu pihak dia merupakan figur penting dalam pengambilan keputusan terkait kepentingan publik, tetapi dia juga harus sadar bahwa dia punya atasan, yakni Presiden," pungkas Erwan.

Sumber: BeritaSatu.com